BPJS Kesehatan Defisit, Mungkinkah Kembali ke Cost Sharing?

Jakarta - Angka defisit BPJS Kesehatan yang terus membengkak membuat pemerintah berencana menaikkan iuran hingga 2 kali lipat. Alih-alih memberlakukan cost sharing, pemerintah memilih untuk menaikkan iuran.

dr Noor Arida, MBA dari PB IDI (Ikatan Dokter Indonesia) mengatakan program cost sharing sedang diupayakan, khususnya dalam visi redesain JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang sedang direncanakan.

"Biaya diatur dalam Perpres Tahun 2018, tentu tinggal gimana cost sharing ini belajar dari negara lain, harusnya bisa dilakukan untuk menutup defisit program JKN," ujarnya, Kamis (5/9/2019).

Dalam diskusi yang juga dihadiri Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan dr Maya A Rusady, dr Noor mengatakan cost sharing dan cara pembiayaan lain sedang diupayakan. Cost sharing bisa diberlakukan untuk peserta non-PBI (Penerima Bantuan Iuran).

Baca juga: Keringanan Bayar Iuran BPJS Bagi yang Rajin Olahraga, Mungkinkah?

Di era Askes, cost sharing menjadi cara agar program asuransi dari pemerintah ini bisa berjalan. Prosedurnya, jaminan kesehatan akan diberikan sesuai dengan kemampuan finansial si pasien. Sekarang pemerintah menaikkan iuran dengan tujuan agar pasien tak 'semena-mena' menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan.

Diskusi pada Kamis kemarin membuahkan beberapa poin yang akan ditindaklanjuti untuk menangani defisit. Antara lain pemerintah fokus pada upaya preventif dan promotif dengan penguatan layanan primer dan UKM, perlu optimalisasi peran pemerintah daerah untuk mendukung program JKN, serta perlunya pembuatan RUU Sistem Kesehatan Nasional dan redesain JKN.

Baca juga: BPJS Kesehatan Defisit Sejak Awal, Mengapa Baru Sekarang Iuran Dinaikkan?

(up/up)