Umat Bingung Gara-gara Vaksin, Pemerintah Harus Bagaimana?

Jakarta - Perlukah bayi saya divaksin? Kenapa vaksin justru bikin bayi penyakitan dan lemah? Bukankah ASI saja sudah cukup? Apa perlu mengikuti anjuran vaksin dari pemerintah? Kebingungan umat seperti itu makin sering ditemui.

Gerakan menolak vaksin semakin marak dan mudah sekali ditemukan, apalagi di internet. Tapi sayangnya pemerintah terkesan tidak melakukan sesuatu untuk menangkal kampanye pelarangan vaksin untuk bayi.

Meski tidak tampak ada upaya penertiban atau semacamnya, bukan berarti pemerintah tinggal diam. Dokter anak dari RS Cipto Mangunkusumo, Dr Piprim Basarah Yanuarso, SpA(K) menilai, pemerintah punya alasan untuk tidak bertindak gegabah menyikapi kontroversi ini.

"Pemerintah melalui Subdit (Sub Direktorat) Imunisasi sebenarnya sudah mulai memperhatikan gerakan seperti ini. Cuma sepertinya memang tidak mau face to face, karena itu berarti malah memberi panggung untuk tampil," kata Dr Piprim saat dihubungi detikHealth, Rabu (20/6/2012).

Apabila ditanggapi dengan perlawanan yang frontal, dikhawatirkan keberadaan kalangan penolak vaksin ini justru semakin muncul ke permukaan. Selama tidak diberi panggung seperti yang dikatakan Dr Piprim, maka gerakan ini mungkin hanya akan terbatas di kalangan tertentu saja.

Yang penting menurut Dr Piprim adalah menyebarkan informasi yang benar tentang vaksin dan imunisasi. Mitos-mitos yang selama ini dipahami secara salah, perlu diluruskan agar masyarakat awam tidak mudah tepengaruh oleh informasi yang mengatakan bahwa vaksin dapat membahayakan bayi.

"Bukti tentang manfaat vaksinasi cukup banyak. Zaman saya kuliah, masih banyak orang lumpuh karena polio tapi sekarang sudah jarang. Keberhasilan program vaksinasi yang juga perlu dicatat adalah pada tahun 1979, WHO menyatakan cacar atau smallpox sudah tuntas diberantas," lanjut Dr Piprim.

Kalaupun ada klaim bahwa vaksin bisa memicu efek samping berbahaya, kebanyakan hanya bersifat koinsiden atau kebetulan. Misalnya pada kasus vaksin MMR (Measles, Mumps dan Rubella), yang diklaim bisa menyebabkan autisme pada anak yang menerimanya.

Pada anak-anak yang terlahir dengan spektrum autisme, kebanyakan gejalanya memang baru muncul pada masa-masa mendapatkan vaksin MMR. Faktor kebetulan ini sering memicu salah paham, seolah-olah anak menjadi autis gara-gara menerima vaksin padahal hanya karena munculnya bersamaan.

Kalau benar ada Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang membahayakan, maka tidak butuh waktu lama vaksin-vaksin itu akan ditarik dari peredaran. Dr Piprim mencontohkan vaksin rotavirus generasi pertama yang pernah ditarik di Amerika Serikat lalu diganti dengan versi terbaru yang lebih aman.

"Ketika itu, vaksin rotavirus generasi pertama dilaporkan memicu pembengkakan kelenjar usus. Apa ya, semacam usus terbelit begitu mungkin. Dan saat itu juga, vaksin langsung ditarik," kata Dr Piprim.

Pemerintah sendiri tetap memberikan vaksin dasar untuk bayi yang lahir di rumah sakit dan melakukan Pekan Imunisasi Nasional. Posyandu dan Puskesmas terus digalakkan untuk memantau bayi-bayi agar terpenuhi kebutuhan vaksin dasarnya.

* Ikuti terus Ulasan Khas detikHealth hari ini tentang Kontroversi Vaksin Bayi di artikel selanjutnya tentang bagaimana orangtua yang batal memberikan vaksin ke bayinya karena termakan omongan dari mulut ke mulut.


(up/ir)