Pantau Layanan Kesehatan, Menkes Kunjungi Puskesmas Tebet Bareng Ahok

Jakarta - Pelayanan kesehatan masih menjadi permasalahan di berbagai provinsi di Indonesia. Salah satu permasalahannya adalah pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di daerah yang ternyata masih belum memenuhi standar.

Untuk itu, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Kecamatan Tebet, Jalan Dr Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2014) untuk mengetahui bagaimana pelayanan kesehatan di ibukota. Hadir dalam kunjungan tersebut Plt Gubernur DKI Jakart Basuki Tjahja Purnama (Ahok), Direktur Utama BPJS Kesehatan dr Fahmi Idris serta Kadinkes DKI dr Dien Emawati.

Pada kesempatan ini, Menkes memuji beberapa keberhasilan yang sudah diraih oleh DKI, di antaranya adalah bebas malaria, Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), serta pembangunan puskesmas di rumah susun dan pasar tradisional.

"DKI memang sengaja terakhir dilakukan kunjungan, dengan harapan kita bisa belajar dari sini. Nantinya semoga bisa jadi contoh bagi daerah-daerah lain," ungkap Menkes pada wartawan.

Meski mempunyai prestasi yang membanggakan, namun tentunya masih banyak juga hal-hal yang harus diperbaiki. Menurut Menkes, jika sudah bebas malaria, seharusnya DKI Jakarta sudah bisa menjadi daerah bebas demam berdarah juga. Hal lain yang disoroti adalah SPGDT yang masih mengedepankan soal pembiayaan pasien.

Senada dengan Menkes, Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama mengatakan bahwa dirinya pun turut bangga dengan keberhasilan yang diraih Dinkes DKI. Namun ada satu hal yang masih menjadi sorotan Ahok. Dikatakannya bahwa fasilitas Neonatal Intensive Care Unit dan Pediatric Intensive Care Unit (NICY/PICU) masih sangat kurang di DKI.

"Kemarin saya lihat di RSCM satu box NICU isinya sampai 6 bayi. Penuh kan. Dokter dilema juga, nggak diterima nanti lewat (meninggal-RED), diterima juga kalau satu box 6 bayi gitu risikonya lewat juga," tandas Ahok dengan gaya khas ceplas-ceplosnya.

Untuk itu ia menyarankan agar dilakukan kerja sama antara Rumah Sakit yang dikelola pemerintah dengan rumah sakit swasta. Dengan begitu, jika di RS pemerintah penuh, pelayanan kesehatan bisa dirujuk ke RS Swasta, tentunya dengan persetujuan dan sepengetahuan BPJS selaku pelaksana JKN.

"RS Swasta kan ngaku penuh padahal kosong karena dianggap bayarannya terlalu murah. Nanti setelah disesuaikan bayarannya dia masih nggak mau juga, kita tutup aja rumah sakit seperti itu," pungkas Ahok.

(up/up)