Sabtu, 22 Sep 2018 15:32 WIB

Cukai Naik Dinilai Lebih Meminimalkan Dampak Rokok

Rosmha Widiyani - detikHealth
Kampanye iklan antirokok di TransJ (Lukita-detikcom) Kampanye iklan antirokok di TransJ (Lukita-detikcom)
Jakarta - Pemerintah resmi menggunakan cukai rokok untuk menambal defisit BPJS Kesehatan. Meski menambah dana, langkah ini tidak cukup efektif mengatasi krisis finansial yang selalu mengintai lembaga tersebut. Pasalnya, langkah ini tak membatasi akses masyarakat di seluruh Indonesia terhadap rokok.

Jumlah perokok masih bisa terus naik, sebanding dengan orang yang berisiko sakit akibat produk tersebut. Penggunaan cukai hanya jalan keluar sementara yang tak menyelesaikan akar masalah, yaitu besarnya biaya pengobatan akibat rokok.

"Kebijakan pemerintah jangan dipelesetkan menjadi perokok menyelamatkan BPJS Kesehatan," kata ahli kesehatan masyarakat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM-UI) Hasbullah Thabrany, Jumat (21/9).



Hasbullah menjelaskan, dana tersebut sesungguhnya denda yang harus dibayar perokok. Perokok sakit akibat perilakunya sendiri, namun biaya pengobatannya ditanggung seluruh masyarakat Indonesia yang sehat. Denda tersebut digunakan untuk membayar fasilitas kesehatan yang digunakan perokok.

Kondisi BPJS Kesehatan masih berisiko defisit bila jumlah perokok terus naik setiap tahun. Risiko bisa dikurangi dengan pembatasan akses, misal menaikkan cukai yang mempengaruhi harga rokok. Hasbullah menyarankan kenaikan cukai sebesar 20 persen per tahun selama 2 hingga 3 tahun mendatang.

Saran ini mengindikasikan kenaikan harga rokok sebesar Rp 2.000 hingga Rp 5.000 per kotak. Selisih pendapatan cukai dialokasikan untuk BPJS Kesehatan, sebagai cara bayar iuran tidak langsung. Dengan cara ini perokok telah membayar iuran BPJS dengan membeli produk tersebut. Kenaikan harga tidak memberatkan perokok yang masih akan mengonsumsinya.

Cara ini sekaligus menertibkan perokok peserta BPJS Kesehatan yang tidak rutin membayar iuran. Menurut Hasbullah hanya cara ini yang membantu BPJS Kesehatan mampu bertahan dalam waktu lama. Kenaikan cukai membantu BPJS Kesehatan tak perlu tutup dan gali lubang akibat keterbatasan sumber dana.



(up/up)