Defisit Ditambal Cukai Rokok, BPJS Kesehatan Tiru Negara Tetangga

Jakarta - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof Dr Fachmi Idris mengatakan bahwa adanya talangan dana dari cukai rokok merupakan hal umum dan sudah dilakukan di berbagai negara sebagai salah satu upaya pencegahan yang dilakukan jika terdapat potensi defisit.

"Berbagai upaya dilakukan untuk mengisi ruang kalau kemungkinan ada potensi defisit. Organisasi kesehatan di Filipina menyatakan bahwa sudah hampir 60-80 persen pajak dosa (rokok), harus dikembalikan ke kesehatan," ujarnya dalam acara 'Blak-blakan' di detikcom, Jumat (28/9/2018).

Prof Fachmi menuturkan bahwa untuk cukai rokok, tidak hanya Filipina yang mengadopsi kebijakan ini. Thailand pun sudah lama mengalokasikan dana tersebut untuk pembangunan kesehatan.

"Bukan cuman rokok, semua yang harmful untuk kesehatan juga masuk. Misal pajak alkohol, kalau di Filipina itu minum alkohol banyak kan termasuk bisa merusak kesehatan. Ada yang baru lagi di Filipina namanya cukai kasino. Mungkin ada pengaruh bagi kesehatan mental," tambahnya.

Baca juga: Dokter Paru Sebut BPJS Kesehatan 'Tekor' Justru karena Rokok

Direktur Utama BPJS Kesehatan juga menegaskan bahwa kebijakan Presiden untuk mengambil dana dari cukai rokok bukan merupakan suatu keputusan yang aneh. Menurutnya, ketidakpahaman menjadi faktor timbulnya berbagai persepsi yang kurang tepat di masyarakat.

"Jadi saya ingin menjelaskan bahwa ini bukan kebijakan presiden yang aneh dalam mengambil keputusan. Kita bisa belajar banyak dari negara-negara lain yang memang tujuannya kesitu (pembangunan kesehatan)," kata Fachmi.

Baca juga: Defisit Ditambal Cukai Rokok, BPJS Kesehatan: Anjuran WHO!

(up/up)