Selasa, 23 Okt 2018 14:04 WIB

Dokter Sarankan Efisiensi BPJS Kesehatan Bukan dengan Batasi Layanan

Rosmha Widiyani - detikHealth
BPJS Kesehatan. Foto: Bagus Prihantoro Nugroho/detikcom BPJS Kesehatan. Foto: Bagus Prihantoro Nugroho/detikcom
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) membatalkan aturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Dirjampelkes) BPJS Kesehatan. Dengan putusan ini, masyarakat tak perlu khawatir pengurangan manfaat pada pasien katarak, pelayanan bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik.

Aturan Dirjampelkes hadir saat BPJS Kesehatan gonjang-ganjing soal keseimbangan neraca finansial. Sekretaris Utama Persatuan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) Patrianef mengatakan, pembatasan layanan sebetulnya bukan jalan utama meningkatkan efektivitas layanan kesehatan. Hal ini bisa berdampak buruk pada kesehatan masyarakat sebagai penerima manfaat.

"Internal BPJS Kesehatan harus diperbaiki terlebih dulu terutama soal penerimaan iuran. Saat ini Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) ada 25 juta namun ada 12 juta yang menunggak. Artinya ada dana Rp 3,5 triliun yang bisa belum masuk BPJS Kesehatan," kata Patrianef, Selasa (23/10?2018).


Patrianef mengatakan, BPJS Kesehatan seharusnya menerapkan opsi optimalisasi pendapatan terlebih dulu. Dengan tambahan dana yang masuk maka bisa dihitung kembali kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Bila defisit BPJS Kesehatan masih terjadi, opsi lain bisa dipertimbangkan misal peningkatan iuran.

BPJS Kesehatan kembali mendapat suntikan dana dari pemerintah sebesar Rp 4,9 triliun. Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk membayar tagihan dari fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah jatuh tempo.





Tonton juga 'Nunggak Triliunan, BPJS Tetap Tak Naikkan Iuran':

[Gambas:Video 20detik]

(Rosmha Widiyani/frp)
News Feed