Rabu, 21 Nov 2018 13:00 WIB

Sempat Viral di Medsos, 'Dokter Cantik' Ini Sampaikan Solusi BPJS di Kemenkes

Khadijah Nur Azizah - detikHealth
Talangan dana bukan solusi BPJS. (Foto: Khadijah Nur Azizah/detikHealth) Talangan dana bukan solusi BPJS. (Foto: Khadijah Nur Azizah/detikHealth)
Jakarta - Sempat viral karena suratnya untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai polemik BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan beberapa waktu lalu, dr Reno Yonora Enozthezia, SpAn, kali ini menyambangi Kementerian Kesehatan (Kemenkes)untuk memberikan pemaparan mengenai perbaikan BPJS.

"Tadi saya paparannya usulan alternatif jalan keluar program perbaikan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)/BPJS, karena kita sudah mulai RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) berikutnya. Kalau ini dipertahankan, susah. Sudah terlalu kisruh, masyarakat juga sudah mulai komplain," kata dr Eno, demikian sapaan akrabnya, saat ditemui di Kantor Kementerian Kesehatan, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (21/11/2018).

Ada dua usulan yang dia tawarkan, yaitu menelusuri penyebab defisit terlebih dahulu sebelum memberikan talangan dana. Untuk jangka panjang, yakni menerapkan sistem online yang memperlihatkan transparansi dari dana yang telah dikeluarkan sebelumnya.



"Jangka pendeknya seperti ini, defisit kita ibaratkan seperti pendarahan. Ada beberapa tahap yang harus direncanakan. Jalan keluarnya bukan transfusi. Selama ini kan jalan keluar BPJS itu minta transfusi terus, talangan dana terus dari pemerintah, itu nggak bener," tuturnya.

"Juga sistem pengaturan transparansi dan mencegah fraud semua pihak. Semua komponen yang termasuk di dalam BPJS ini harus dicek. Masyarakat dan Faskes (Fasilitas Kesehatan), dokter, perawat, nggak bisa macem-macem, BPJS dan pemerintah juga sehingga semua terkontrol," tambahnya.

dr Eno meminta agar Kementerian Kesehatan berbesar hati dan mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Tidak bisa bertahan dengan defisit yang terus menerus seperti ini.

"Ini kan defisitnya keterlaluan, kalau yang namanya defisit yang direncanakan itu kurvanya tidak seperti ini yang naik terus. Kalau melihat tren defisitnya berarti programnya yang keliru, yang gagal," tutupnya.

(up/up)
News Feed