BPJS Kesehatan Defisit, Kemenkes Jamin Pelayanan Tersedia

Jakarta - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjamin pelayanan tetap tersedia, meski Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami defisit. Kemenkes telah mengalokasikan sejumlah dana untuk memastikan ketersediaan layanan.

"Kesehatan sangat kompleks ada soal perilaku masyarakat dan budaya, yang harus diperbaiki dengan sistem. Bagaimana sistem ini kita buat, agar mengoptimalkan pelayanan dan menyadarkan masyarakat terkait kesehatan," kata Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek pada pada rapat kerja penanggulangan defisit BPJS Kesehatan di Jakarta, Selasa (11/12/2018) dalam siaran pers yang diterima detikHealth.

Baca juga: Pemerintah dan DPR 6 Jam Bahas Nasib BPJS Kesehatan, Ini Hasilnya

Kemenkes mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi Bidang Kesehatan tahun 2018, untuk membangun Puskesmas di daerah tertinggal dan perbatasan bersama pemerintah daerah. Sepanjang 2016-2018 telah tersedia 1.799 Puskesmas Keliling (Pusling) roda empat, 15.888 roda dua, 224 Pusling Air, 920 ambulans, dan 2.964 sarana prasarana Puskesmas seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL), genset, dan sarana air bersih.

Kemenkes juga melanjutkan akreditasi Puskesmas yang sudah mencapai 4.769 dari total 9.825 Puskesmas di seluruh Indonesia. Untuk akreditasi rumah sakit, saat ini telah mencapai 1.606 rumah sakit dari total 2.776 rumah sakit yang beroperasi. Terkait rumah sakit vertikal, saat ini telah tersedia di Ambon, Kupang, dan Wamena. Tentunya, Kemenkes juga mendekatkan akses layanan kesehatan dengan Nusantara Sehat (NS), Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS), Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), dan Gerakan Msayarakat Hidup Sehat (Germas).

Nila berharap program ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan, untuk pencegahan atau pengobatan. Tentunya, Nila berharap masalah defisit BPJS Kesehatan bisa segera selesai untuk menyempurnakan layanan pada masyarakat. Pemerintah telah sepakat kembali memberi suntikan dana Rp 5,2 triliun setelah sebelumnya Rp 4,9 triliun pada BPJS Kesehatan.

Baca juga: Defisit Ditambal Cukai Rokok, BPJS Kesehatan: Anjuran WHO!

(Rosmha Widiyani/up)