Rabu, 23 Jan 2019 10:14 WIB

Wajib Kerja Dokter Spesialis Batal, Pemerataan Dokter Lanjut

Rosmha Widiyani - detikHealth
Ilustrasi dokter spesialis. Foto: ilustrasi dokter perempuan/thinkstock Ilustrasi dokter spesialis. Foto: ilustrasi dokter perempuan/thinkstock
Jakarta - Program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) resmi batal berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). Pemerintah kini tengah menyiapkan program yang bertujuan sama, untuk meratakan distribusi dokter.

"Keputusan MA bersifat final karena itu kata wajib kita hilangkan. Program berganti nama menjadi Pendayagunaan Dokter Spesialis, tanpa menyebut kata wajib," kata Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Usman Sumantri pada detikHealth, Rabu (23/01/2019).


Usman mengatakan, saat ini persiapan pendayagunaan sudah dalam tahap pembekalan organisasi. Program pendayagunaan ditargetkan selesai dalam 90 hari, setelah keluarnya keputusan resmi dari MA. Target ini untuk menjaga kesinambungan program distribusi dokter.

Kemenkes sebelumnya sempat berkonsultasi dengan MA terkait putusan pembatalan WKDS. Menurut Usman, program pemerataan dokter pada dasarnya bisa lanjut dengan pertimbangan beberapa hal. Misalnya penghapusan kata wajib dalam penamaan program.

Menurut Usman, program distribusi dokter spesialis dilanjutkan karena memang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Dalam 2 tahun, WKDS telah menempatkan 2.039 spesialis yang mencakup 4 spesialisasi dasar dan anasthesi. Spesialisasi dasar mencakup anak, bedah, penyakit dalam, kebidanan dan kandungan.



Simak juga video saat 'Dokter Terawan Bakal 'Cuci Otak' 1.000 Warga Vietnam':

[Gambas:Video 20detik]


Wajib Kerja Dokter Spesialis Batal, Pemerataan Dokter Lanjut
(up/up)