Rabu, 23 Jan 2019 12:13 WIB

Distribusi Dokter Spesialis Masih 'Njomplang', NTT Paling Rendah

Rosmha Widiyani - detikHealth
Ilustrasi dokter spesialis. Foto: iStock Ilustrasi dokter spesialis. Foto: iStock
Jakarta - Distribusi dokter spesialis di Indonesia masih belum rata. Data Kementerian Kesehatan menyatakan, dokter spesialis masih terkonsentrasi di 3 provinsi besar di Indonesia. Provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali.

Tiga provinsi dengan distribusi dokter spesialis paling rendah adalah Maluku Utara (Mal-Ut), Sulawesi Barat (Sulbar), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Provinsi Mal-Ut hanya punya 3,9 dokter spesialis per 100 ribu penduduk, sedangkan Sulbar memiliki rasio 3,5 per 100 ribu penduduk. NTT berada di posisi paling buncit dengan 3,2 per 100 ribu penduduk. Rasio ideal untuk Indonesia adalah 14,6 per 100 ribu penduduk.

Rendahnya distribusi dokter mengakibatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia tidak sama. Dalam data Kemenkes, salah satu contohnya adalah tidak terselenggaranya operasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Oksibil, Papua selama 15 tahun. RSUD Tais juga kali pertama melakukan operasi caesar pada 2017.

"Karena itu, kita sempat konsultasikan ke Mahkamah Agung (MA) setelah Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) resmi dicabut. Program berganti nama menjadi Pemberdayaan Dokter Spesialis yang sama-sama bertujuan meratakan distribusi dokter," kata Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Usman Sumantri pada detikHealth, Rabu (23/01/2019).


Sulitnya distribusi dokter sebetulnya bukan masalah baru di dunia kesehatan Indonesia. Diberitakan detikHealth sebelumnya, salah satu masalahnya adalah dokter masih tertumpuk di rumah sakit tipe A dan B. Padahal rumah sakit tipe C dan D juga membutuhkan dokter spesialis. Terutama 4 spesialis dasar yaitu anak, bedah, penyakit dalam, kebidanan dan kandungan yang ditambah anastesi.

Usman memang belum menyebutkan teknis pelaksanaan program pendayagunaan, yang kini telah sampai pada tahap pembekalan. Program ditargetkan selesai dalam 90 hari usai keputusan pembatalan WKDS dikeluarkan MA. Pemerintah berharap program ini bisa membantu memperbaiki distrubusi pemerataan dokter di Indonesia.

(up/up)
News Feed