Dokter Protes Kebijakan Soal 2 Obat Kanker Tak Ditanggung BPJS Kesehatan

Jakarta - Dokter yang tergabung dalam Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) memprotes kebijakan pemerintah terkait obat kanker usus. Berdasarkan peraturan terbaru, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tak lagi menanggung obat Bevacizumab dan Cetuximab mulai 1 Maret 2019.

"Kami minta kebijakan tersebut dihapus karena tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Kami menduga kebijakan diambil tanpa mendengar masukan dari dokter ahli yang menangani kasus tersebut," kata James Allan Rarung dari PBID, Rabu (20/02/2019).

Baca juga: BPJS Watch Sebut 2 Obat Kanker Ini Tak Lagi Ditanggung BPJS Kesehatan

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/707/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/659/2017 tentang Formularium Nasional (Fornas). Pemerintah tak lagi menanggung pembiayaan kedua obat tersebut per 1 Maret 2019.

Dalam kebijakan yang baru, Cetuximab masih bisa diberikan namun dengan kondisi tertentu (restriksi). Sedangkan Bevacizumab dihapuskan sama sekali dari dalam Fornas. Kementerian Kesehatan mengklaim keputusan tersebut sudah melalui pertimbangan cost effectiveness yang tepat.

Obat Bevacizumab digunakan untuk menghambat pertumbuhan kanker, sementara Cetuximab berperan dalam pengobatan kanker kolorektal (usus besar). Cetuximab diberikan dengan peresepan maksimal sebanyak enam siklus atau hingga terjadi perkembangan. Peresepan juga diberikan bila timbul efek samping yang tidak dapat ditoleransi penyintas kanker. Sebelumnya Bevacizumab dan Cetuximab bisa diberikan hingga 12 kali peresepan.

Baca juga: Ani Yudhoyono: I Can Fight This Cancer!

Simak Juga 'Warga Cemas Jika BPJS Tak Gratis Lagi':

[Gambas:Video 20detik]

(up/up)