Senin, 08 Apr 2019 13:35 WIB

Pengidap Gangguan Jiwa Boleh Nyoblos, Sudah Berlaku Sejak 1955

Rosmha Widiyani - detikHealth
Petugas memberikan sosialisasi Pemilu pada penyandang disabilitas mental (Foto: Agung Pambudhy) Petugas memberikan sosialisasi Pemilu pada penyandang disabilitas mental (Foto: Agung Pambudhy)
Jakarta - Warganet ramai membicarakan hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang boleh ikut memberikan suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Sebagian meragukan kemampuan ODGJ dalam menentukan pilihan.

Faktanya,hak ODGJ memberikan suara telah dijamin sejak pemilu pertama kali dilakukan pada tahun 1955. Ikut nyoblos dalam Pemilu adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk untuk disabilitas, seperi yang telah dijamin dalam Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1917 tentang Pemilihan Umum dan berbagai peraturan perundangan lainnya.

"Kesempatan bagi ODGJ menggunakan hak suaranya telah berlangsung sejak tahun 1955. Aturan diperkuat dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomer 37 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomer 11 Tahun 2018, tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum," ujar Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PP-PDSKJI) dr Eka Viora, SpKJ dalam siaran pers yang diterima detikHealth.



PP-PDSKJI tak menampik jika penetapan hak suara pada ODGJ telah menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat awam. Banyak yang mendukung namun ada juga yang memberi tanggapan negatif. Tanggapan ini mulai dari terang-terangan menolak, merendahkan, dan menjadikan penetapan hak sebagai lelucon.

Organsisasi profesi tersebut mengingatkan gangguan jiwa bukan bentuk ketidakmampuan. Penetapan kapasitas ODGJ untuk menggunakan hak piih tidak didasarkan pada diagnosis dan gejala. Namun berdasarkan kapasiyas memahami tujuan pemilu, alasan berpartisipasi, dan pemilihan calon. Pertimbangan mendalam terutama dikaitkan dengan kemampuan berpikir, mengendalikan agresivitas, dan berperilaku sesuai norma yang berlaku di masyarakat.

Meski telah dijamin pemerintan, ODGJ tetap berpeluang tidak memberikan suara atau golput. Hal ini terjadi saat ODGJ tidak mampu atau tidak mau memberikan suara. ODGJ yang golput tentunya tak bisa dipaksa memberikan suara. Namun pada ODGJ yang ingin nyoblos harus diberi fasilitas dengan baik, misal mendatangi lokasi perawatan.

(up/up)
News Feed