Kamis, 29 Agu 2019 11:30 WIB

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Terlalu Besar, Pengamat Sarankan Bertahap

Widiya Wiyanti - detikHealth
Iuran BPJS Kesehatan akan dinaikan. Foto: Pradita Utama Iuran BPJS Kesehatan akan dinaikan. Foto: Pradita Utama
Jakarta - Kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang disebut tinggal menunggu tandatangan presiden dinilai terlampau besar, terutama bagi kelas 1 dan 2 mandiri. Kenaikannya pun hingga Rp 160.000 untuk kelas 1 dan Rp 110.000 untuk kelas 2.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menilai kenaikan hingga 100 persen itu tidak efektif untuk mengatasi defisit yang dialami BPJS Kesehatan. Ia pun menyarankan untuk menaikkan iuran secara bertahap dengan angka yang tidak terlalu besar.

"Kenaikan Rp 5.000 saja lah. Boleh nggak kalau setahun dinaikin lagi? Ya boleh!" ujarnya saat dihubungi detikHealth, Rabu (28/8/2019).



Menurutnya, iuran kelas 1 mandiri yang semula Rp 80.000 bisa dinaikan menjadi Rp 85.000 atau Rp 86.000. Sedangkan iuran kelas 2 dari yang semula Rp 51.000 menjadi Rp 56.000 atau Rp 57.000. Dan untuk kelas 3 non PBI dari yang semula Rp 25.500 menjadi Rp 28.000 atau Rp 29.000.

"Dilihat tahun ini dengan penegakan hukum yang bagus dan dengan pelayanan yang baik. Jangan dinaikan tapi cari kamar saja susah, cari ruang ICU aja susah," tuturnya.

Selain itu, ia menyarankan pemerintah harus menindak tegas perusahaan-perusahaan swasta yang belum mendaftarkan karyawannya menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurut Timboel, dengan meningkatkan pekerja penerima upah (PPU) dalam BPJS Kesehatan bisa membantu mengurangi defisit yang cukup besar.

"Kenaikan satu juta peserta PPU swasta bisa berkontribusi Rp 1,9 triliun dengan rata-rata gaji Rp 3,5 juta," tandasnya.



Simak Video "Respons BPJS Kesehatan yang Disomasi Gara-gara 'Pakai' Joker"
[Gambas:Video 20detik]
(wdw/up)