BPJS Watch Sebut Masalah yang Belum Bisa Selesai dengan Kenaikan Iuran

Jakarta - Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS )Kesehatan resmi naik, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019. Aturan resmi terkait BPJS Kesehatan ini berlaku per 1 Januari 2020 sesuai kelas pelayanan peserta.

Menurut Ketua Bidang Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, penyesuaian iuran belum jadi jawaban semua masalah. Kenaikan seharusnya diikuti sejumlah hal misal peningkatan kepesertaan, perbaikan layanan, dan pembayaran tunggakan iuran.

"Ingat kita punya carry over utang dari 2018-2019 sebesar Rp 9,15 triliun. Selain itu, peningkatan ini mungkin hanya menutup peluang defisit sebesar Rp 13 triliun dari total Rp 32 triliun. Artinya, kenaikan iuran harus disertai perbaikan lain supaya tidak defisit atau berhutang," kata Timboel pada detikcom, Rabu (30/10/2019).

Timboel menyarankan pemerintah mencairkan APBN untuk membayar utang pada rumah sakit. Kucuran dana sekitar Rp 10 triliun ini bisa menutup utang dan memperbaiki layanan. Jika kenaikan iuran tidak disertai perbaikan lain, berikut 3 masalah yang masih mengintai.

1. Ada obat yang tidak ada di Fornas

Masalah pertama adalah adanya obat yang dikeluarkan dari Formularium Nasional (Fornas) sehingga tidak lagi ditanggung pemerintah. Timboel menyebut trastuzumab sebagai contoh obat yang mungkin ditendang dari Fornas, setelah sempat dikeluarkan lalu kembali ditanggung BPJS Kesehatan.

"Trastuzumab diberikan pada pasien HER2 positif pada stadium lanjut. Obat ini seharusnya tetap diberikan dan ditanggung pemerintah, karena tiap peserta berhak mendapat pengobatan terbaik," ujar Timboel.

Selain itu, obat kanker usus besar (kolorektal) Bevacizumab dan Cetuximab kemungkinan juga belum ditanggung BPJS Kesehatan.

2. Peserta malas bayar

Akar masalah ini adalah utang yang berdampak buruk pada layanan rumah sakit. Peserta yang tidak merasakan manfaat akhirnya malas bayar dan memilih non aktif. Jika benar terjadi, hal ini bisa berdampak pada besarnya defisit yang kembali terjadi pada BPJS Kesehatan.

"Karena itu, utang yang ada harus diselesaikan jadi pada 2020 bisa nol. Dengan utang yang dibayar, rumah sakit bisa memperbaiki layanan sehingga tidak terlalu antri. Kalau masih antri, jangan-jangan peserta yang merupakan pemberi kerja atau pekerja tak merasakan manfaatnya," kata Timboel.

3. Belum menanggung korban tindak pidana

Kondisi keuangan yang belum sempurna berisiko mengakibatkan pemerintah urung menghapus pasal 52 ayat (1r) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018. Dalam aturan ini, korban tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, terorisme, dan perdagangan orang tidak dijamin Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).


(fds/fds)