Waket Komisi IX DPR Tuding Ada 'Mafia' yang Bikin Tekor BPJS Kesehatan

Jakarta - Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta BPJS Kesehatan yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh pemerintah yang penetapan anggotanya ditetapkan Dinas Sosial daerah setempat bersama Kementerian Kesehatan.

Kriteria ini menunjukkan penerima PBI seharusnya adalah golongan yang tidak mampu dan betul-betul tak bisa membayar premi BPJS Kesehatan. Namun, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menemukan banyak ketidaksesuaian data peserta penerima bantuan sehingga beberapa yang sudah mampu secara finansial juga tercatat sebagai fakir miskin.

"Kemarin pas kita rapat, ada anggota dewan dari Kabupaten Jember, sebelum jadi anggota dewan dia memang pengusaha, tapi dia mengungkap di rapat mendapat kartu PBI," katanya saat dijumpai di Kantor PB Ikatan Dokter Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019).

Kemarin aja di luar pulau Jawa ada 1,9 juta data yang bermasalah. Ketika data tidak jelas di situ ada mafia, ada kartelnyaNihayatul Wafiroh - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

Baca juga: Disinggung Menkes, Berapa Biaya yang Ditanggung BPJS untuk Operasi Sesar?

Sangat disayangkan, menurutnya, sebab banyak yang akhirnya tidak mendapatkan haknya karena ketidaksesuaian data tersebut. Secara regulasi, setiap 6 bulan sekali seharusnya dilakukan pengecekan data ulang namun implementasinya belum sesuai.

"Ketika saya ke Dinas Sosial, yang berkewajiban untuk mendapatkan data di daerah, bilangnya data yang ada memang sudah seperti itu. Pertanyaannya jadi siapa yang meng-collect data di bawah?" jelasnya.

"Kemarin aja di luar pulau Jawa ada 1,9 juta data yang bermasalah. Ketika data tidak jelas di situ ada mafia, ada kartelnya," pungkasnya.

Baca juga: Soal 'Modus' Dokter Bikin Tekor, Menkes Tegaskan Anggaran BPJS Terbatas

(kna/up)