BPOM Bakal Kebut Izin Edar Obat di 2020

Jakarta - Beberapa waktu lalu, wacana soal pengambilalihan izin edar obat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ke Kementerian Kesehatan ramai diperbincangkan. Salah satu alasannya yakni dianggap izin edar obat sebelumnya terlalu sulit dan berbelit sehingga membuat harga obat kian mahal.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPOM Penny K Lukito menegaskan izin edar masih menjadi fungsi BPOM. Hingga saat ini, percepatan perizinan, riset untuk hilirisasi obat dan obat tradisional hingga siap dikomersilkan terus dilakukan. Percepatan perizinan berupa revisi peraturan, pengurangan tahapan proses perizinan, perluasan jalur notifikasi produk serta insentif layanan prioritas bagi pelaku usaha juga akan segera dimaksimalkan.

Baca juga: Kepala BPOM Tegaskan Masih Pegang Kewenangan Regulasi Izin Edar Obat

"Percepatan perizinan akan kami lakukan terus. Penggunaan digitalisasi untuk memotong registrasi secara online jadi pelayanan bisa dipotong waktunya misal registrasi obat baru dari 300 hari kerja ke 100 hari kerja," kata Kepala Badan POM Penny K Lukito saat dijumpai di daerah Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2019).

Meski demikian, Penny menekankan perizinan yang terkait dengan mendatangkan investasi tidak hanya peran BPOM. Pihaknya hanya menjalankan upaya teknis seperti perizinan dan pendampingan meski tanggung jawabnya pun tidak berhenti sampai obat telah diedarkan saja.

"Yang namanya pengawasan obat itu harus dimulai dari preventifnya, pada saat pre-market harus sesuai dengan keluarnya janji terhadap produk yang dihasilkan itu memenuhi aspek aman, bermutu, dan berkhasiat. Itu esensi dari perizinan obat dan makanan," pungkas Penny.

Baca juga: Resolusi BPOM 2020: Percepat Izin Edar Obat, Kosmetik, dan Pangan

(kna/up)