Senin, 09 Mar 2020 19:13 WIB

MA Batalkan Kenaikan Tarif Iuran, BPJS Kesehatan Buka Suara

Khadijah Nur Azizah - detikHealth
Mahkamah Agung (MA) mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jaminan Kesehatan. Hasilnya, kenaikan iuran BPJS dibatalkan. MA disebut batalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. (Foto ilustrasi: Pradita Utama)
Jakarta -

Beredar kabar Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mulai berlaku per 1 Januari lalu setelah Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) keberatan dan menolak Peraturan Presiden (Perpres) No 75 Tahun 2019 tersebut.

"Menyatakan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata juru bicara MA, hakim agung Andi Samsan Nganro saat berbincang dengan detikcom, Senin (9/3/2020).

Menanggapi, pihak BPJS Kesehatan menyebut hingga kini belum ada salinan putusan MA terkait pengabulan Judicial Review terkait kenaikan iuran. Hingga kini BPJS Kesehatan belum bisa mengonfirmasi kebenaran putusan MA tersebut

"Sampai saat ini BPJS Kesehatan belum menerima salinan hasil putusan Mahkamah Agung tersebut, sehingga belum dapat memberikan komentar lebih lanjut," kata Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma'ruf dalam siaran pers yang diterima detikcom, Senin (9/3/2020).

Iqbal menambahkan, jika hasil konfirmasi dan putusan MA sudah didapatkan dan teruji kebenarannya, pihak BPJS Kesehatan akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku

"Pada prinsipnya BPJS Kesehatan akan mengikuti setiap keputusan resmi dari Pemerintah," tandasnya.



Simak Video "Banyak Jalan Menuju Sehat Hanya Dari Rumah"
[Gambas:Video 20detik]
(kna/up)