Jumat, 15 Mei 2020 14:26 WIB

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Bisakah Perbaiki Layanan Kesehatan?

Firdaus Anwar - detikHealth
Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Keputusan pembatalan kenaikan iuran tersebut menuai beragam respon dari masyarakat. Iuran peserta BPJS Kesehatan kembali naik. (Foto: Wisma Putra)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan lewat Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Tujuannya disebut untuk menjamin keberlangsungan program BPJS Kesehatan.

Berikut detail kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2020 secara bertahap:

1. Iuran Kelas I yaitu sebesar Rp 150 ribu per orang per bulan.
2. Iuran Kelas II yaitu sebesar Rp 100 ribu per orang per bulan.
3. Iuran Kelas III Tahun 2020 sebesar Rp 25.500, Tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp 35 ribu.

Sebelumnya ada harapan layanan di fasilitas kesehatan bisa jadi lebih baik dengan kenaikan iuran. Namun, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto mengatakan ini sulit selama tidak ada kenaikan tarif yang dibayar untuk fasilitas kesehatan.

Selama ini BPJS Kesehatan membayar fasilitas kesehatan dengan sistem kapitasi. Tiap bulan BPJS Kesehatan membayar rumah sakit (RS), puskesmas, dan klinik di muka sesuai dengan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan.

"Tentunya iuran naik masyarakat berharap pelayanan meningkat, tapi itu tidak akan terjadi kalau Kementerian Kesehatan tidak menaikkan tarif pelayanan yang dibayarkan ke FKTP dan rumah sakit," kata Slamet pada detikcom

"Untuk FKTP seperti klinik, puskesmas, praktik dokter, itu sudah enam tahun tidak naik. Untuk rumah sakit naik terakhir 2016, berarti kan sudah empat tahun tidak naik. Padahal tiap tahun ada inflasi. Apalagi sekarang pandemi RS semua kena," lanjutnya.

Slamet juga meminta agar sistem kapitasi BPJS Kesehatan membedakan untuk RS milik negara dan swasta. Alasannya selama ini tarif bayaran keduanya sama padahal dengan kondisi berbeda.

"Jadi RS pemerintah sekarang dibayar sama dengan RS swasta. Padahal pegawai, alat, dan bangunan RS pemerintah dibayar APBD. Tapi bayarannya sama," pungkasnya.



Simak Video "Banyak Jalan Menuju Sehat Hanya Dari Rumah"
[Gambas:Video 20detik]
(fds/fds)