Rabu, 01 Jul 2020 18:22 WIB

Soal Insentif Nakes yang Disinggung Jokowi, RS Akui Tersendat

Nafilah Sri Sagita K - detikHealth
Puskesmas Kecamatan Gambir aktif melakukan tes swab mencari orang tanpa gejala yang terinfeksi COVID-19. Mereka menyasar petugas PPSU dan para pedagang pasar. Nakes di garis depan penanganan virus Corona COVID-19 (Foto: Agung Pambudhy)
Jakarta -

Dalam rapat terbatas baru-baru ini, Presiden Joko Widodo menyinggung bantuan Corona yang dinilai bertele-tele. Jokowi meminta penanganan pandemi Corona agar lebih serius ditangani khususnya terkait klaim biaya RS terkait penanganan Corona dan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes).

Terkait hal itu, Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan dr Abdul Kadir menyebut anggaran insentif tenaga kesehatan untuk penanganan virus Corona COVID-19 sudah tersalurkan sebanyak 408 miliar rupiah.

"Sampai pagi ini sudah tercatat dana (insentif Nakes) yang tersalurkan mencapai Rp 408 miliar," kata Abdul, dalam rilis resmi Kemenkes, Rabu (1/7/2020).

Wakil Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) mengakui insentif tenaga kesehatan sempat mengalami kendala karena regulasi dan beberapa hal terkait persyaratan yang harus dilengkapi. Hal ini berdampak pada terhambatnya pencairan insentif nakes.

"Tentunya kesulitan kami adalah dari proses persyaratan klaim ya untuk insentif nakes, namun alhamdulillah berdasarkan audiensi saat ini bapak menteri akan merubah alur bagaimana klaim insentof nakes," jelas dr Noor saat ditemui detikcom di Gd Adhyatma Kementerian Kesehatan, Lobby A, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2020).

dr Noor berharap dengan adanya peraturan baru yang ditetapkan terkait regulasi klaim insentif nakes bisa mengatasi kendala yang selama ini dihadapi. dr Noor berharap birokrasi dan alur verifikasi yang sebelumnya diterapkan untuk klaim nakes bisa segera diubah dan memudahkan klaim nakes ke depan.

"Artinya lebih mudah ya, yang selama ini kami rasakan sangat sulit sekali karena persyaratannya juga cukup banyak dan juga birokrasi daripada alur verifikasi pemberkasan ini juga sangat panjang, tadi sudah disampaikan katanya untuk klaim nakes untuk rujukan nasional itu bisa ditanyakan kepada Kementerian Kesehatan, itu katanya peraturan setelah 30 juni, kita tunggu saja peraturan terbarunya," lanjut dr Noor.

Sementara terkait insetif nakes di RS swasta di daerah, menurut dr Noor ada beberapa yang sudah mendapatkan insentif, adapula yang belum mendapat insentif tersebut.

"Untuk laporan dari teman-teman di asosiasi rumah sakit swasta di daerah untuk insentif nakes kemarin di RS swasta di Malang ada. Ada yang sudah ada yang belum, namun untuk kesantunan kematian bagi nakes yang meninggal karena COVID-19 alhamdulillah sudah direalisasikan," pungkasnya.



Simak Video "Kemenkes Siapkan Regulasi soal Kesehatan Jiwa Anak di Masa Pandemi"
[Gambas:Video 20detik]
(naf/up)