Kata Ahli Soal Efektivitas Ganjil-Genap Motor Cegah Penularan Corona

Kata Ahli Soal Efektivitas Ganjil-Genap Motor Cegah Penularan Corona

Achmad Reyhan Dwianto - detikHealth
Rabu, 26 Agu 2020 11:17 WIB
Kata Ahli Soal Efektivitas Ganjil-Genap Motor Cegah Penularan Corona
Foto ilustrasi: Ari Saputra
Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat aturan ganjil-genap kini berlaku untuk sepeda motor dan mobil. Tujuannya disebut-sebut demi menekan penularan virus Corona COVID-19 dengan membatasi mobilitas masyarakat.

"Kita berharap bahwa dengan adanya kebijakan ganjil-genap ini menjadikan seluruh elemen masyarakat aware bahwa kita masih belum selesai dengan pandemi COVID," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI, Syafrin Liputo, yang menambahkan saat ini aturan masih belum diterapkan dan akan terus dievaluasi.

Kepala Departemen Epidemiologi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Dr dr Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan pembatasan sepeda motor belum tentu efektif untuk menekan infeksi COVID-19. Kemungkinan yang terjadi warga akan mencari moda transportasi alternatif, yaitu transportasi umum.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu transportasi umum saat ini oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah boleh mengangkat sekitar 70 persen kapasitas kendaraan dari yang sebelumnya hanya 50 persen.

"Angkutan umum jadi tempat penularan yang efektif. Kapasitasnya sudah 70 persen, dinaikkan oleh menterinya," kata Miko saat dihubungi detikcom pada Rabu (26/8/2020).

ADVERTISEMENT

Hal senada juga diucapkan oleh dr Masdalina Pane dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI). Menurutnya penerapan ganjil-genap motor tidak berkaitan dengan risiko penularan COVID-19.

"Ganjil-genap tetap saja diberlakukan, karena itu bagian dari regulasi DKI untuk menghindari kemacetan. Tapi kalau terkait COVID itu not related menurut kami," ungkap dr Masdalina.

"Ganjil-genap itu mekanisme yang tidak secara langsung bisa mengurangi penularan COVID. Jadi penularan COVID itu jauh lebih efektif untuk dilakukan pada keamanan transportasi publik... atau yang kedua dengan pembagian shift jam kantor," pungkasnya.




(fds/fds)

Berita Terkait