.webp)
Pilkada 2020 yang akan diselenggarakan serentak di beberapa provinsi di Indonesia dianggap sangat berisiko. Hal ini karena diadakan di tengah pandemi COVID-19, sehingga dikhawatirkan bisa menyebabkan peningkatan kasus akibat infeksi virus Corona.
Namun, Kepala Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengklaim ada fenomena 'unik' dalam dua minggu terakhir terkait perkembangan kasus zonasi. Doni menjelaskan bahwa daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020 justru mengalami penurunan zonasi, bahkan keluar dari zona berisiko tinggi atau merah.
"Daerah yang ada Pilkada itu mengalami penurunan kasus zona merah, sedangkan daerah yang tidak ada Pilkadanya justru meningkat. Meski bukan suatu kesimpulan, tetapi ini sangat mungkin dipengaruhi oleh faktor disiplin," jelas Doni dalam tanya-jawab yang disiarkan di Youtube BNPB, Jumat (9/10/2020).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada atau tidak ada pilkada asalkan disiplin, maka kasus COVID-19 pasti bisa dicegah atau dikurangi," lanjutnya.
Doni juga menyebutkan beberapa wilayah yang menyelenggarakan Pilkada, tetapi sudah keluar dari zona risiko tinggi atau zona merah, yaitu:
- Jawa Timur: 19 dari 38 kabupaten/kota melaksanakan Pilkada bupati dan walikota.
- Sulawesi Selatan: 12 dari 24 kabupaten/kota melaksanakan Pilkada bupati dan walikota.
- Sulawesi Utara: 7-8 dari 15 kabupaten/kota melaksanakan Pilkada bupati, walikota, dan gubernur.
Di Sulawesi Utara juga menyelenggarakan Pilkada gubernur yang otomatis seluruh masyarakat di kabupaten dan kota ikut terlibat. Tetapi, posisinya yang sebelumnya berada di zona merah menjadi turun ke zona oranye.
"Sekarang zona oranyenya dari 12 turun menjadi 8 kab/kota. Kemudian zona kuning atau rendah yang semula ada 3 menjadi 7 kab/kota. Ini adalah fenomena yang menari, ada daerah yang pilkada tetapi mampu mengendalikan kasus," kata Doni.
Selain itu, Doni juga mengatakan bahwa daerah yang tidak melaksanakan Pilkada 2020 justru jumlah kasusnya mengalami peningkatan. Salah satu provinsi yang disebutkan adalah Aceh.
Melihat fenomena ini, Doni mengatakan jika ada kesungguhan dari seluruh komponen untuk mematuhi protokol kesehatan, ia yakin kasus COVID-19 yang ada bisa dikendalikan. Hal ini menjadi tanggung jawab seluruh komponen, terutama masyarakat.
(sao/up)
