Selasa, 03 Nov 2020 12:26 WIB

Soal Omnibus Law, Netizen: Paranormal Resmi Jadi Layanan Kesehatan?

Firdaus Anwar - detikHealth
Toko Klenik Masih Eksis di Era Milenial Netizen menanyakan apakah paranormal resmi dalam layanan kesehatan. (Foto ilustrasi: Erliana Riady)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi menandatangani Omnibus Law Cipta Kerja. Hal ini mengundang reaksi dari berbagai pihak, karena dirasa ada beberapa pasal atau ayat yang mengundang kontroversi.

Di bidang kesehatan sebagai contoh, netizen masih ramai membahas soal paranormal yang dimasukkan ke dalam jasa pelayanan kesehatan. Sebagian bertanya apa ini artinya paranormal resmi dianggap sebagai tenaga kesehatan sama seperti dokter, perawat, bidan, dan ahli kesehatan lainnya.

"Baru tau dukun bayi dan paranormal termasuk jasa pelayanan kesehatan medis yang diakui negara," komentar satu pengguna Twitter.

"Ini lama-lama ke paranormal bisa pake BPJS," balas pengguna lainnya.

Pembahasan paranormal sebagai pelayanan kesehatan medis tertuang dalam pasal 4A ayat 3 huruf a dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020. Pasal ini sebetulnya membahas jasa layanan kesehatan yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai (PPN).

Sebagian netizen berkomentar bahwa pasal itu hanya memasukkan aktivitas paranormal sebagai jasa yang tidak dikenai pajak. Sementara sebagian lainnya menyebut potensi implikasi ketika paranormal dimasukkan dalam kelompok layanan kesehatan oleh undang-undang.



Simak Video "Demo Berpotensi Jadi Klaster Corona, IDI Minta Pemerintah Antisipasi"
[Gambas:Video 20detik]
(fds/up)
dRooftalk
×
Rentetan Bencana di Awal Tahun
Rentetan Bencana di Awal Tahun Selengkapnya