Tak Semua Warga +62 Mau Vaksin COVID-19, Alasan Terbanyak Soal Keamanan

Tak Semua Warga +62 Mau Vaksin COVID-19, Alasan Terbanyak Soal Keamanan

Khadijah Nur Azizah - detikHealth
Rabu, 18 Nov 2020 09:04 WIB
Tak Semua Warga +62 Mau Vaksin COVID-19, Alasan Terbanyak Soal Keamanan
Tidak semua warga Indonesia mau disuntik vaksin COVID-19. (Foto: iStock)
Jakarta -

Survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan dan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) mengungkap sekitar dua pertiga atau 65 persen responden menyatakan bersedia menerima vaksin COVID-19 jika disediakan pemerintah.

Hanya saja masih ada sebagian orang yang menolak rencana vaksinasi COVID-19 atau sekitar 8 persen dari jumlah responden. Menurut survei tersebut tingkat penerimaan vaksin tertinggi (69 persen) berasal dari responden yang tergolong kelas menengah dan yang terendah (58 persen) berasal dari responden yang tergolong miskin.

Ada beberapa alasan masyarakat Indonesia tak bersedia disuntik vaksin. Dalam survei ini responden mengungkapkan kekhawatiran terhadap keamanan dan keefektifan vaksin,
menyatakan ketidakpercayaan terhadap vaksin, dan mempersoalkan kehalalan vaksin.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut alasan penolakannya:

  • Tidak yakin keamanannya (30 persen)
  • Tidak yakin efektif (22 persen)
  • Takut efek samping (12 persen)
  • Tidak percaya vaksin (13 persen)
  • Keyakinan agama (8 persen)
  • Lain-lain (15 persen).

Untuk memastikan aspek keamanan dan kehalalan vaksin yang menjadi alasan penolakan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi mengatakan pemerintah telah menerjunkan tim gabungan ke negara produsen untuk memastikan aspek tersebut.

ADVERTISEMENT

"Sangat penting bagi kami untuk terus memastikan bahwa vaksin tersebut aman. Kami juga melibatkan petugas kesehatan dan membangun kapasitas mereka, karena petugas kesehatan adalah sumber informasi paling terpercaya di masyarakat," kata Oscar.




(kna/up)
Maju-mundur Vaksin Corona
14 Konten
Rencana penyuntikan vaksin COVID-19 di Indonesia terancam mundur. Semula direncanakan November atau akhir tahun ini, belakangan BPOM RI memastikan emergency use authorisation (EUA) baru bisa dikeluarkan setelah pertengahan Januari.

Berita Terkait