Senin, 08 Feb 2021 19:00 WIB

PPKM Dinilai Gagal Tekan Kasus COVID-19, Ini Kata Satgas

Vidya Pinandhita - detikHealth
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjawab soal usulan lockdown akhir pekan. Anies menekankan wilayah DKI Jakarta tidak akan menerapkan kebijakan tersebut PPKM dinilai gagal tekan kasus COVID-19, mengapa dilanjutkan? (Foto: Pradita Utama)
Jakarta -

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro dilaksanakan pada 9-22 Februari 2021. Padahal, dari PPKM 1 dan 2 yang telah berlangsung, angka kasus COVID-19 di Indonesia masih terus meningkat.

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan, kebijakan PPKM memang membutuhkan waktu untuk bisa menekan kasus COVID-19.

Pasalnya, kebijakan tidak bisa berdampak dalam hitungan hari pada masyarakat. Bahkan mungkin baru bisa berdampak secara signifikan dalam hitungan minggu.

"Untuk kebijakan memiliki dampak memang perlu waktu. Apalagi yang kita bicarakan bukan sekedar kebijakan, tapi yang kita tangani adalah virus yang menular. Butuh waktu untuk efeknya (dirasakan), tidak bisa dijalankan hari ini besok efeknya terasa," ujar Prof Wiku dalam talkshow "Evaluasi Pelaksanaan PPKM Tahap 2 di Provinsi Jawa dan Bali", Senin (8/2/2021).

Pada perpanjangan PPKM sebelumnya yang berlangsung pada 16 Januari hingga 8 Februari 2021, pembatasan diutamakan untuk mal, restoran, perkantoran, fasilitas umum, dan layanan transportasi.

Kini lewat PPKM mikro, pembatasan diutamakan pada tingkat desa dan kelurahan, termasuk skala RT dan keluarga.

Menurut Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Dr Safrizal ZA, tingkat kepatuhan pada protokol kesehatan di perkantoran, restoran, mal, bandara, dan terminal sebenarnya sudah tinggi. Namun, penyebaran COVID-19 justru dipicu komunitas yang lebih kecil seperti RT dan keluarga.

Akibatnya, pembatasan mobilitas di kota besar tak efektif menekan angka kasus COVID-19.

"Padahal dari evaluasi yang kita lakukan, beberapa tempat tadi menunjukan bahwa kepatuhan pada protokolnya tinggi. Kita membatasi itu sementara penyebarannya justru di level komunitas," terangnya.

Dalam PPKM mikro, RT zona kuning dengan 1-5 rumah kasus positif COVID-19 diwajibkan melakukan pelacakan kontak erat. RT zona oranye dengan 6-10 rumah kasus positif selama 7 hari terakhir wajib menutup tempat ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lain kecuali sektor esensial.

Pada RT zona merah dengan lebih dari 10 rumah kasus positif, warga wajib melakukan isolasi mandiri, dilarang berkerumun lebih dari 3 orang, dan menutup akses keluar-masuk maksimal pukul 20.00 waktu setempat.



Simak Video "WHO Tak Henti Keluarkan Peringatan soal Corona"
[Gambas:Video 20detik]
(naf/naf)
DRooftalk
×
Lebaran Dilarang Mudik
Lebaran Dilarang Mudik Selengkapnya