Senin, 08 Feb 2021 19:51 WIB

PPKM Mikro Longgarkan Aturan WFH, Ini Alasannya

Sarah Oktaviani Alam - detikHealth
Kemacetan kendaraan terlihat di sejumlah ruas jalan Ibu Kota. Kemacetan tersebut terlihat di hari terakhir penerapan PPKM di Jakarta. Kemacetan di jalanan ibu kota (Foto: Rifkianto Nugroho)
Jakarta -

Pemerintah menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro yang akan berlaku pada 9-22 Februari 2021. Ada beberapa peraturan yang dilonggarkan salah satunya kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH).

Dalam PPKM versi sebelumnya, perkantoran diminta untuk menjalankan 75 persen kerja dari rumah. Sementara, pada PPKM mikro kali ini berubah menjadi 50 persen. Apa alasanya?

"Jadi terkait dengan evaluasi kebijakan PPKM tahap pertama dan kedua itu sudah terlihat DKI Jakarta sudah mulai flat. Kemudian, yang masih ada kenaikan adalah Jawa Barat dan Bali. Sedangkan Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Yogyakarta itu sudah turun," jelas Menteri Koordintor Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers yang disiarkan BNPB, Senin (8/2/2021).

Selain itu, Menko Airlangga juga mengatakan banyak penurunan yang terjadi selama penerapan PPKM sebelumnya. Berikut rinciannya:

1. Jumlah keterpakaian tempat tidur RS menurun

Bed Occupancy Rate (BOR) atau keterisian tempat tidur rumah sakit di beberapa daerah yang melaksanakan PPKM juga telah menunjukkan adanya penurunan. Saat ini level angka BOR turun hingga 70 persen, termasuk di Wisma Atlet yang sebelum PPKM diterapkan angka BOR-nya hampir di angka 80 persen.

"Kita lihat, Jawa Tengah sudah turun di 44 persen, Banten 68 persen, DKI Jakarta 66 persen, dan Wisma Atlet sudah 53,9 persen. Kemudian Jawa Barat 61 persen, Yogyakarta sekitar 61 persen, dan Bali 60 persen," katanya.

2. Tingkat mobilitas

Berdasarkan google mobility, Menko Airlangga mengatakan bahwa tingkat mobilitas secara nasional juga menurun. Untuk sektor mall dan minuman turun hingga minus 22 persen.

"Kemudian yang kedua di sektor toko makanan dan apotek minus 3 persen, untuk fasilitas umum sudah turun mobilitasnya minus 25 persen, transportasi turun minus 36 persen, dan di perkantoran turun minus 31 persen," jelas Menko Airlangga.

Namun, kondisi ini masih tinggi di level pemukiman warga yang meningkat 7 persen. Inilah yang membuat pemerintah akan berfokus pada lingkupan yang lebih kecil dari sebelumnya.

"Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan yang mikro, di mana pendekatannya adalah di area pemukiman atau tempat tinggal, sehingga tentunya yang bergerak adalah mereka yang negatif atau yang tidak terkena," ujarnya.

"Tentunya ini yang menjadi pertimbangan-pertimbangan mengapa pemerintah mendorong bahwa kita akan melakukan pengetatan di level yang mikro, RT, RW, desa," tutupnya.



Simak Video "Kemenkes: Selama PPKM, Pelaku Perjalanan Internasional Meningkat"
[Gambas:Video 20detik]
(sao/up)