Kamis, 18 Feb 2021 05:00 WIB

Apa Bisnis Vaksin COVID-19 Diizinkan di RI, Pak Menkes?

Ardhi Suryadhi - detikHealth
Menkes Budi Gunadi Sadikin Menkes Budi Gunadi Sadikin (Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta -

Indonesia tengah berpacu dengan waktu terkait program vaksinasi COVID-19 massal ke berbagai lapisan masyarakat. Tentu saja saat ini vaksinasi masih gratis, namun bagaimana ke depan, apa bisa dibisniskan?

Isu bisnis vaksin COVID-19 pun mengemuka dalam obrolan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dengan Forum Pimred secara virtual, Rabu (17/2/2021).

Menurut BGS -- panggilan akrab menkes -- pemerintah sampai sekarang masih belum memutuskan ataupun membuka peluang terkait bisnis vaksin COVID-19 di Indonesia.

"Sampai sekarang belum ada diskusi ke arah sana," ujarnya.

Pun demikian, diakui BGS, pembahasan soal bisnis vaksin COVID-19 sangat sensitif. Terlebih di masa-masa sekarang ini dimana sisi kemanusiaan dan keselamatan banyak orang lebih utama.

"Bayangkan ada negara Afrika yang kesulitan secara ekonomi dan kesulitan mendapatkan vaksin. Di sisi lain ada negara maju dan kaya yang dengan mudah membeli vaksin dan digratiskan ke warganya," papar BGS.

"Jadi isu ini sensitif sekali. Gak cuma di Indonesia, tetapi juga di dunia. Kalau saya bilangnya, bisa cari untung di tempat lain lah," ia menegaskan.

Sebelumnya dalam kesempatan terpisah, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) akan diterbitkan untuk mengatur vaksin mandiri.

Terlebih, Presiden Joko Widodo ingin agar program vaksinasi segera ditingkatkan intensitasnya, baik secara volume maupun waktunya. Sehingga target herd immunity alias kekebalan di masyarakat bisa dicapai dalam waktu setahun ke depan.

"Pak Presiden juga mendorong agar vaksinasi ditingkatkan baik dari segi volume dan waktu, sehingga herd immunity cepat dilaksanakan. Pak Menkes tentu akan meningkatkan mereka yang akan direncanakan divaksinasi, agar dalam setahun herd immunity bisa dicapai," ujar Airlangga.

Airlangga juga mengatakan vaksinasi akan dilakukan dengan berbasis data dan melihat zona kepadatan penduduk. Setiap daerah akan dilihat kepadatan jumlah, mobilitas, dan sebanyak apa interaksi penduduknya.



Simak Video "Laporkan Ada Embargo Vaksin COVID-19, Menkes: Kita Perlu Hati-hati"
[Gambas:Video 20detik]
(ash/up)