Jumat, 26 Mar 2021 16:31 WIB

Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021, Sudah Tepat untuk Atasi Pandemi?

Khadijah Nur Azizah - detikHealth
Pemudik memadati Terminal Kampung Rambutan, Jakarta. Hingga kini tercatat sebanyak 5.869 penumpang telah keluar Jakarta melalui terminal ini. Pemerintah larang mudik lebaran 2021 imbas pandemi Corona. (Foto: Agung Pambudhy)
Jakarta -

Pemerintah larang mudik lebaran 2021. Ketentuan ini tidak hanya berlaku bagi ASN dan karyawan BUMN, tapi juga karyawan swasta.

Larangan mudik akan dimulai dari 6-17 Mei serta berlaku sebelum dan setelah tanggal tersebut. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengimbau pada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan ke luar daerah kecuali benar-benar dalam keadaan mendesak dan perlu.

Menanggapi aturan pemerintah larang mudik, pakar epidemiologi Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengapresiasi langkah tersebut. Saat ini pandemi di Indonesia masih belum terkendali dan mudik dikhawatirkan akan memperburuk kondisi tersebut.

"Tepat, itu yang memang saya dorong pemerintah untuk membatasi karena situasi. Harus diakui pandemi kita ini, tes positivity ratenya di atas 10 persen," ujarnya dalam webinar daring, Jumat (26/3/2021).

Belum lagi ada potensi penyebaran strain baru B117 yang sudah ditemukan di Indonesia. Bukan tidak mungkin kegiatan mudik akan meningkatkan kasus infeksi terlebih strain baru tersebut diyakini lebih cepat menular.

"Artinya kalau kita tidak batasi, bukan hanya penyebaran B117 tapi potensi strain baru lain termasuk lahirnya strain baru yang harus kita cegah," paparnya.

Kebijakan pemerintah larang mudik lebaran 2021 dianggap sudah tepat untuk mengendalikan pergerakan manusia sebagai upaya pencegahan penularan. Hanya saja hal ini harus dibarengi dengan penggencaran 3T (testing, tracing dan treatment) untuk menemukan kasus virus Corona.



Simak Video "Pertimbangan Epidemiolog soal Dispensasi Santri Mudik saat Lebaran"
[Gambas:Video 20detik]
(kna/up)