Jumat, 09 Apr 2021 14:15 WIB

Mudik Lebaran Dilarang, Corona Otomatis Terkendali? Nggak Semudah Itu

Nafilah Sri Sagita K - detikHealth
Ratusan personel Satpol PP dan petugas gabungan memperketat pengamanan di Ibu Kota. Hal itu dilakukan guna mencegah warga melakukan mudik lokal di saat Lebaran. Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Dilarangnya mudik Lebaran memicu pro-kontra di masyarakat. Bagi pakar epidemiologi, kebijakan ini tampak tak efektif dan akan 'bernasib' sama dengan tahun lalu.

"Tahun lalu kita sudah membuat aturan tentang larangan mudik lebaran, pertanyaan saya, apakah setelah mudik Lebaran kasusnya menurun? Nggak, tetap naik," beber Dr Masdalina Pane dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) saat dihubungi detikcom Kamis (8/4/2021).

Alih-alih fokus kebijakan pembatasan mobilitas, Dr Pane menilai pengendalian utama wabah COVID-19 ada pada tracing. Ia mengklaim, hasil tracing yang dilakukan Satgas selama 4,5 bulan berhasil menurunkan kasus COVID-19 secara sistematis, tak lagi fluktuatif atau naik-turun.

"Kunci utama pengendalian pandemi adalah tracing, di luar dari itu adalah upaya mencegah. Selama program tracing tidak dilakukan secara sistematis, iya jangan berharap bahwa pengendalian berjalan dengan sistematis," lanjut Pane.

Pane menegaskan, kasus Corona di Indonesia sudah turun selama 10 minggu terakhir. Dampak dari tracing berbulan-bulan disebut Pane masih akan terlihat di 2 minggu ke depan.

"Dan ini sudah turun 10 minggu. Tracing mulai dari 1 April sudah tidak ada lagi dari Satgas, jadi program tracing kembali ke Kementerian Kesehatan, jadi nanti kita lihat dampak dari tracing jadi 31 Maret berakhir tracing, dan dampak dari tracing itu masih akan ada sampai dengan 2 minggu kemudian, mengapa? Karena masa inkubasinya dua minggu," pungkasnya.

Menurut Pane, di satu minggu terakhir, tracing di Indonesia tak dapat digambarkan karena tak dilaksanakan. Pemerintah saat ini disebutnya fokus pada testing namun 'lemah' di tracing, sehingga treatment menjadi tak bisa terukur.

Kebijakan pembatasan mobilitas dinilai tak efektif

Satu hal yang dipastikan Pane, angka positivity rate di Indonesia masih berada di 9 persen, masih jauh dari standar WHO yaitu di 5 persen. Oleh karena itu, kondisi Corona di Indonesia masih jauh dari kata aman.

"Kebijakan membatasi mobilitas itu berkali-kali oleh pemerintah dilakukan, berkali-kali, sejak dari awal pandemi, mulai dari PSBB, PPKM, PSBB transisi, sekarang pernyataannya efektif atau nggak? Kasus tetap aja naik."

"Jadi nggak ada urusannya kebijakan yang diambil dengan pengendalian, jadi apakah itu efektif atau tidak itu nggak bisa diukur," tegasnya lagi.

Dihubungi terpisah, Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Dr dr Tri Yunis Miko Wahyono menyebut bukan tak mustahil para warga lebih dulu mudik sebelum 6 Mei. Tak menutup kemungkinan pula pada akhirnya ada 'kucing-kucingan', para warga nekat pergi karena mudik Lebaran sudah menjadi tradisi atau budaya.

"Kemudian mudik itu definisinya apa, definisi mudik yang dilarang itu seperti apa, apakah saya dari Jakarta ke Bekasi bisa mudik atau pulang ke rumah orang tua, yang masih boleh pergi itu seperti apa," tanya Miko.

Alih-alih fokus pada kebijakan larangan mudik, pemerintah diminta untuk menertibkan kerumunan di setiap fasilitas umum. Miko menilai, mudik Lebaran bisa-bisa saja dilakukan asal sudah dinyatakan negatif lewat tes Corona PCR maupun swab antigen.

Simak catatan lain dari pakar epidemiologi terkait tracing Corona di Indonesia.

Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "Epidemiolog Sebut Larangan Mudik Tak Efektif Tekan Mobilitas Masyarakat"
[Gambas:Video 20detik]