Senin, 28 Jun 2021 13:39 WIB

Hari Keluarga Nasional, BKKBN Ajak Keluarga Indonesia Cegah Stunting

Inkana Putri - detikHealth
Keluarga mengenakan masker kesehatan. Foto: Shutterstock
Jakarta -

Menyambut Hari Keluarga ke-28, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo mengajak keluarga Indonesia untuk menyelamatkan anak-anak dari ancaman stunting.

Hasto menyampaikan semua keluarga Indonesia dapat berisiko stunting. Dalam hal ini, anak akan mengalami gangguan pertumbuhan secara fisik maupun perkembangan intelektual. Kondisi ini dapat disebabkan karena kekurangan gizi selama periode awal tumbuh kembang anak.

"Saat ini satu dari empat anak yang lahir di Indonesia mengalami stunting, di dunia, Indonesia berada pada posisi ke 5 sebagai negara yang memiliki kasus stunting terbanyak. Kondisi ini dapat berdampak pada generasi penerus bangsa di masa depan anak, dengan kondisi stunting anak-anak akan sulit untuk bermain dan belajar, serta mempengaruhi kualitas kesehatan mereka di masa depan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (28/6/2021).

Oleh karena itu, kata dia, mempertimbangkan waktu yang tersisa untuk menurunkan prevalensi stunting sekitar 3,5 tahun, BKKBN memandang intervensi strategis penting ditempuh dalam memastikan calon pengantin/calon ibu sehat untuk hamil, memastikan segala program pemerintah pusat dan daerah yang sudah dirancang diterima oleh sasaran dan keluarga mampu memenuhi kecukupan gizinya.

"Kami merencanakan inovasi agar semua keluarga berisiko stunting didampingi oleh pendamping keluarga, pendamping yang terdiri dari unsur PKK, kader dan bidan. Kami merencanakan aktivitas yang menggerakkan roda perekonomian di lingkup desa sehingga kebutuhan makanan bergizi dapat terbeli dan melakukan edukasi kepada keluarga untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Satu data untuk itu menjadi hal yang sangat penting," jelasnya.

Hasto menyampaikan BKKBN telah melakukan penajaman target sasaran intervensi untuk melakukan percepatan penurunan kasus stunting di Indonesia. Adapun upaya ini meliputi intervensi terhadap calon pengantin, janin dan bayi dalam 1.000 hari pertama kehidupan pada masa ibu hamil dan masa pasca persalinan.

Dalam pelaksanaannya, Hasto mengatakan pihaknya juga menggandeng seluruh pihak terkait mulai dari pemerintah hingga organisasi masyarakat.

"BKKBN melalui seluruh tenaga penyuluh dan kader di lapangan bekerjasama dengan seluruh lintas sektor terkait, organisasi masyarakat dan pemerintah daerah bersinergi menyatukan gerak dan langkah untuk mewujudkan keluarga berkualitas dengan lahirnya generasi yang sehat bebas stunting," katanya.

Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Hari Keluarga Nasional tersebut yakni Gerakan Bulan Pemantauan Tumbuh Kembang Balita di Posyandu. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan gerakan keluarga dan masyarakat dalam Posyandu Holistik Integratif sebagai wadah yang mampu mengintegrasikan program dan kegiatan lintas sektor sebagai lembaga masyarakat di tingkat desa,

Selain itu, ada juga Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor yang telah dilaksanakan pada Kamis (24/6) lalu dan mendapatkan sebanyak 1.213.066 akseptor di seluruh Indonesia serta Penghargaan Program Bangga Kencana dan Penghargaan dalam Penurunan Stunting. Seluruh kegiatan ini diselenggarakan dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan, kondisi zona wilayah dan protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19.

Selain itu, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Program vaksinasi ini, dikatakan Hasto, juga telah melalui uji klinis, telaah dan diskusi para ahli serta lembaga berwenang. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemberian vaksin aman dan sekaligus sebagai upaya preventif menghadapi COVID-19

"BKKBN ditugaskan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penanganan COVID-19 pada ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 12-17 tahun. Untuk itu, dalam momentum hari keluarga nasional akan dimulai program vaksinasi bagi kelompok sasaran tersebut," katanya.

Kegiatan vaksinasi tersebut akan dilaksanakan di tiga Provinsi dan empat titik yaitu Provinsi Jawa Barat yaitu di Kab. Sumedang; Kec. Sumedang Utara, Desa Margamukti, Kampung KB Adipura dan Kota Bogor, Kec. Bogor Barat Kel. Pasir Jaya, Kampung KB Muara Kidul, Provinsi Sulawesi Selatan yaitu di Kota Makassar, Kec. Tallo, Kelurahan Pannampu, Kampung KB Nusa Indah, dan Provinsi Bangka Belitung yaitu di Kota Pangkal Pinang; Kec. Pangkal Balam, Kelurahan Ketapang; Kampung KB Mentari.

"Semoga momentum penting ini menjadi sebuah upaya preventif dalam menghadapi COVID-19 juga sebagai momentum bersama untuk kembali menumbuhkan kesadaran membentuk generasi penerus bangsa yang sehat dan berkualitas," jelasnya.

"Wujudkan keluarga berkualitas bebas stunting untuk mendukung tercapainya Indonesia maju," pungkasnya.

Sebagai informasi, BKKBN telah membuat 10 pokok perubahan program kerja untuk mengawal ibu hamil dan mendampingi keluarga Indonesia. Program ini dilakukan dengan cara pendataan dan penapisan, pendampingan, pemantauan dan audit kasus. Adapun 10 pokok perubahan tersebut meliputi:

1. Pendataan keluarga berisiko tinggi (risti) stunting melalui Pendataan Keluarga dan diupdate dengan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)

2. Pendampingan keluarga risti stunting oleh kader KB, PPKBD dan Sub PPKBD

3. Penapisan keluarga terhadap penggunaan dan kepemilikan sarana jamban dan air bersih

4. Penapisan keluarga terhadap penggunaan dan kepemilikan sarana rumah sehat

5. Pendampingan dan penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan dan asupan gizi

a. Oleh kader sehat

b. PPKBD sub PPKBD

c. PKK dan dasa wisma

6. Pendampingan dan penapisan kesehatan reproduksi semua remaja/pemuda 3 bulan pra nikah

a. Pendataan oleh BKKBN dan KUA, camat dan desa

b. Pemeriksaan dan terapi oleh Puskesmas

7. Penapisan, pendampingan semua PUS/ keluarga dengan ibu hamil

a. dilakukan oleh bidan

b. dibantu kader sehat, PPKBD, Sub PPKBD

c. PKK , dasa wisma

8. Pendampingan, penapisan keluarga dengan PUS pasca persalinan untuk pemberian ASI eksklusif dan KB PP oleh kader sehat, PPKBD di bawah Bidan

9. Penapisan, pendampingan keluarga dengan 1.000 HPK: pemantauan tumbuh kembang dan penggunaan kontrasepsi yang dilakukan oleh bidan, dibantu kader sehat, PPKBD, Sub PPKBD, PKK, dasa wisma

10. Komponen pendukung audit kejadian stunting di tingkat kecamatan dengan pembangunan sistem IT/IOT/ aplikasi baru pendukung rencana aksi oleh camat dibantu oleh PKB, PLKB, pimpinan puskesmas, pakar.



Simak Video "Tugas BKKBN: Tekan Prediksi Stunting 7,2 juta Jadi 3,4 Juta di 2024"
[Gambas:Video 20detik]
(ega/ega)