.webp)
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan segera berakhir. Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA mengatakan pemerintah rencananya akan mengumumkan status PPKM Darurat ini pada Senin (19/7/2021), sore.
"Benar. Setelah sidang kabinet sore ini," kata Safrizal seperti dikutip dari CNNIndonesia.com
Terkait hal tersebut, influencer kesehatan dr Tirta Mandira Hudhi membahas dua opsi terkait apabila PPKM Darurat lanjut atau dihentikan. Bila PPKM Darurat dilanjutkan maka pemerintah wajib terus memberi bantuan sosial bagi warga yang kesulitan, sementara bila PPKM Darurat dihentikan maka pemerintah wajib memperkuat sistem kesehatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
dr Tirta mengatakan kedua opsi tersebut memiliki risikonya masing-masing. Hanya saja opsi apapun yang dipilih harus tetap dikerjakan bersamaan dengan upaya percepatan vaksinasi.
"Problem pilihan pertama bansos rentan fraud. Bansos rentan fraud dan dikorupsi, sehingga pemberian harus diawasi agar tidak terjadi korupsi bansos lagi," kata dr Tirta pada detikcom, Senin (19/7/2021).
Belum lagi menurut dr Tirta data penerima bansos yang dimiliki pemerintah Indonesia sampai saat ini belum cukup baik. Artinya masih ada kemungkinan distribusi bansos yang tidak tepat sasaran dan menimbulkan kerentanan konflik sosial.
Sementara untuk pilihan kedua, menghentikan PPKM Darurat, maka ada risiko sistem kesehatan kolaps. Ini karena ketidakseimbangan antara jumlah kasus pasien COVID-19 dengan tenaga dan fasilitas kesehatan yang ada.
"Kalau mau dilonggarkan faskes (fasilitas kesehatan) dan nakes (tenaga kesehatan) harus dijamin perlindungannya. Jangan sampai kolaps," lanjut dr Tirta.
"Pembagian dosis vaksin itu enggak merata. Di beberapa tempat untuk dapat vaksin susah, harus antri lama atau ada yang datanya enggak dipanggil. Contoh Dinkes Klaten sudah mengakui dosis kurang, antrian dari subuh di Yogya dan Bali, dan kejadian ricuh di NTT," pungkasnya.
(fds/up)
