.webp)
Terkait risiko meningkatnya mobilitas masyarakat seiring penurunan level PPKM Jawa-Bali, Satgas COVID-19 mengingatkan pelonggaran aktivitas masyarakat kini tetap dalam pantauan pemerintah.
PPKM yang diterapkan beberapa waktu terakhir terbukti efektif menekan kasus COVID-19 sehingga perlu dipertahankan. Namun, pelonggaran bertahap dilakukan dengan terpantau agar kegiatan masyarakat tetap bisa berlangsung.
"PPKM yang diterapkan perlevelnya telah mencakup pembatasan kegiatan masyarakat yang spesifik dan terbukti mampu mengendalikan kasus COVID-19 beberapa waktu lalu," ujar juru bicara Satgas COVID-19, Prof Wiku Adisasmito dalam konferensi pers virtual, Selasa (24/8/2021).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pembukaan sektor sosial kemasyarakatan dilakukan secara bertahap. Saat ini, pemerintah mencoba menyeimbangkan tren mobilitas yang tinggi dengan sistem kegiatan masyarakat yang terpantau baik berbagai instansi secara mengintegrasikan teknologi sehingga bisa lebih efisien," lanjutnya.
Ia menyebut dengan adanya penerapan kebijakan baru seperti syarat sertifikat vaksin COVID-19 dan surat negatif COVID-19 untuk sejumlah aktivitas, pemerintah berharap tren kasus bisa terus ditekan. Mengingat, kini Indonesia tengah bersiap untuk hidup berdampingan dengan virus Corona.
"Diharapkan dari berbagai kebijakan seperti sertifikat vaksin, hasil negatif COVID-19 maupun pengawasan kepatuhan protokol kesehatan ini menekan peluang meningkatnya tren kasus nasional," beber Prof Wiku.
"Indonesia perlu kembali terus bertahap mulai kembali produktif demi mencapai bangsa yang sehat dan sejahtera. Pengalaman selama 1,5 tahun ini perlu dijadikan sebagai modal kita semakin kuat berdampingan dengan COVID-19 ke depannya," pungkasnya.
(vyp/kna)
