Kamis, 16 Sep 2021 16:06 WIB

Vaksin COVID-19 Booster 2022 Masuk Program Pemerintah, Jadi Gratis Nih?

Sarah Oktaviani Alam - detikHealth
Antusiasme warga untuk mendapatkan vaksin COVID-19 di Trans Studio Mall Cibubur, Depok, Jawa Barat, terpantau sangat tinggi. Beginilah potret saat dari proses antre hingga vaksinasi. Vaksinasi COVID-19. (Foto: Agung Pambudhy)
Jakarta -

Juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia Tarmizi mengungkap wacana vaksin booster atau dosis ketiga untuk masyarakat umum yang dipersiapkan tahun depan. dr Nadia mengatakan wacana vaksin booster ini termasuk program pemerintah yang telah diproyeksikan dalam anggaran tahun 2022.

"Wacana dosis ketiga itu dipersiapkan di tahun 2022, karena itu siklus penganggaran daripada pemerintah. Setiap Desember, pemerintah sudah harus punya anggaran yang pasti, yang akan mereka biayai atau dikerjakan di tahun 2022," jelas dr Nadia dalam konferensi pers, Rabu (15/9/2021).

Meski begitu, dr Nadia sangat memahami bahwa kebijakan vaksin booster ini masih mengundang pro dan kontra. Namun, ia menegaskan keputusan Kemenkes soal vaksin booster ini sangat dinamis atau bisa berubah sesuai situasi dan juga kondisi.

"Ini tentunya kami tahu ada pro dan kontra, sifatnya kebijakan masih sangat sangat dinamis," lanjutnya.

dr Nadia juga mengatakan wacana vaksin booster ini tidak akan mengganggu pemerintah dalam memenuhi target vaksinasi 208 juta masyarakat Indonesia untuk dosis 1 dan 2 sampai akhir 2021. Menurutnya, percuma jika satu orang divaksin 4-5 kali, itu tidak akan menurunkan risiko tidak tertular jika masih banyak yang belum mendapatkan vaksin.

"Kita sendiri yang kuat dapat 4-5 kali vaksin, tetap tidak akan menurunkan risiko untuk tidak tertular kalau kebanyakan orang di sekitar kita yang masih menjadi pembawa virus," pungkasnya.

Sebelumnya, terkait vaksin booster untuk masyarakat umum, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan wacananya masih di tahun 2022 dan bisa tersedia secara gratis. Tetapi, tidak semua masyarakat bisa mendapatkannya secara gratis.

"Rencananya tahun depan, negara hanya akan membayari yang anggota PBI (penerima bantuan iuran) dan akan mendapatkan satu kali booster. Kita juga akan menyuntikkan anak-anak yang masuk usia 12 tahun, dua kali (dosis). Itu yang akan dibayari oleh negara," kata Menkes dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Senin (13/9/2021).

Untuk masyarakat yang masuk kategori PBPU III (Pekerja Bukan Penerima Upah kelas III), vaksin booster ini akan dibebankan kepada Pemerintah Daerah setempat. Sementara sisanya, sekitar 93,7 juta jiwa, akan masuk ke dalam skema mandiri yang akan membeli sendiri vaksin booster.

"Masyarakat bisa memilih jenis vaksinnya sama seperti beli obat di apotek. Ini akan kita buka pasarnya agar masyarakat bisa membeli booster," ujarnya.

Skema vaksinasi booster mandiri ini akan dibuka secara business to business dan berbayar. Untuk jenis vaksin yang tersedia, akan disesuaikan dengan yang sudah mendapatkan emergency use authorization (EUA) baik dari WHO maupun BPOM RI.



Simak Video "Anggota DPR Pertanyakan Vaksin Booster Nakes, Kenapa Bukan Sinovac?"
[Gambas:Video 20detik]
(sao/naf)