ADVERTISEMENT

Selasa, 07 Des 2021 15:04 WIB

Round Up

Luhut Beberkan Alasan Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Nataru

Ayunda Septiani - detikHealth
Pandemi COVID-19 DKI Jakarta makin hari makin terkendali. Salah satu indikatornya persentase kasus positif COVID-19 sudah berada di angka 0,9 persen. Luhut beberkan alasan pemerintah batal terapkan PPKM level 3. (Foto ilustrasi: Pradita Utama)
Jakarta -

Pemerintah mengumumkan batalnya pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) di semua daerah. Awalnya, kebijakan PPKM level 3 ini diusulkan untuk mencegah lonjakan kasus di periode Nataru.

Alasan pemerintah batal menerapkan PPKM level 3 salah satunya melihat tren penurunan kasus COVID-19 secara signifikan. Meskipun ancaman varian Omicron masih mengintai, risiko penularan di Indonesia kini dinilai sudah rendah.

Sederet alasan pemerintah batal menerapkan PPKM Level 3

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan kasus harian relatif stabil di bawah 400 kasus dalam beberapa hari ke belakang. Begitu juga dengan kasus aktif dan jumlah pasien yang dirawat, ini yang semakin menguatkan pemerintah batal menerapkan PPKM level 3 Nataru.

Bahkan di Jawa-Bali, jumlah wilayah yang masuk PPKM level 3 dengan risiko tinggi hanya tersisa 9,4 persen.

"Pemerintah memutuskan untuk tidak akan menerapkan PPKM level 3 pada periode Nataru pada semua wilayah. Penerapan level PPKM selama Nataru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku saat ini, tetapi dengan beberapa pengetatan," jelas Luhut dalam keterangan tertulis yang dilihat detikcom, Senin (6/12/2021).

Antibodi masyarakat RI tinggi

Alasan pemerintah batal menerapkan PPKM level 3 Nataru juga didasari cakupan vaksinasi yang tinggi. Diikuti dengan temuan survei yang melihat antibodi yang di masyarakat cukup tinggi.

"Keputusan ini juga didasarkan pada capaian vaksinasi dosis 1 di Jawa-Bali yang sudah mencapai 76 persen dan dosis 2 yang mendekati 56 persen. Vaksinasi lansia terus digenjot hingga saat ini mencapai 64 dan 42 persen untuk dosis 1 dan 2 di Jawa Bali," beber Luhut.

"Sebagai perbandingan, belum ada masyarakat Indonesia yang divaksinasi pada periode Nataru tahun lalu. Hasil sero-survei juga menunjukkan masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi COVID-19 yang tinggi," sambung dia.

Sementara itu, untuk antisipasi masuknya varian baru Omicron, Luhut menyampaikan kebijakan yang diambil adalah pengetatan kedatangan dari luar negeri. Hal ini demi meminimalisir risiko yang ada di tengah pembatalan PPKM level 3 saat Nataru.

"Syarat perjalanan akan tetap diperketat, terutama di perbatasan untuk penumpang dari luar negeri. Namun kebijakan PPKM di masa Nataru (Natal dan Tahun Baru) akan dibuat lebih seimbang dengan disertai aktivitas testing dan tracing yang tetap digencarkan," lanjutnya.

Sudah diskusi dengan para ahli

Kementerian Kesehatan RI memastikan keputusan ini juga sudah melibatkan analisis para pakar. Diskusi dengan para ahli menyimpulkan risiko COVID-19 di Indonesia makin rendah, menjadi alasan lain pemerintah batal terapkan PPKM level 3.

"Apalagi kalau kita lihat situasi pandemi yang terus membaik bahkan hampir semua provinsi pada level 2, walau demikian prokes yang ketat dan percepatan vaksinasi harus tetap kita lakukan," jelas Nadia, saat dihubungi detikcom, Selasa (7/12/2021).

"Sambil terus tentunya melihat perkembangan masalah ke depan kebijak rem dan gas terus diberlakukan sesuai dengan situasi," lanjutnya.



Simak Video "Kasus Harian Covid-19 Jepang Tembus 100.000"
[Gambas:Video 20detik]
(ayd/naf)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Eureka
×
Bumi di Akhir Zaman
Bumi di Akhir Zaman Selengkapnya