Kamis, 06 Jan 2022 09:51 WIB

Satgas Ubah Aturan Karantina Pejabat, Tak Boleh Lagi di Rumah

Firdaus Anwar - detikHealth
Foto aerial suasana Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, di Jakarta, Kamis (28/1/2021). Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memberi kesempatan atau mengizinkan semua rumah sakit di Indonesia termasuk rumah sakit swasta jika memiliki fasilitas penanganan COVID-19 untuk memberikan layanan kepada pasien COVID-19 dengan tata cara penanganan sesuai SOP yang berlaku. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/hp. Foto: ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA
Jakarta -

Satgas Penanganan COVID-19 menerbitkan surat edaran baru yang mengatur kebijakan penanganan pandemi. Salah satunya soal aturan karantina pejabat dari luar negeri.

Dalam Surat Edaran Satgas No 1/2022, pejabat pemerintah yang baru kembali di luar negeri kini wajib melakukan karantina di RS Wisma Atlet atau tempat karantina terpusat lainnya. Bila ada pejabat yang tidak bersedia, maka karantina bisa dilakukan di hotel yang sudah ditunjuk Satgas dengan biaya ditanggung sendiri.

"Dalam hal Pegawai Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM tidak bersedia melakukan karantina di lokasi yang telah ditetapkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional/Daerah, karantina wajib dilakukan di Hotel Karantina terpusat yang telah ditentukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional/Daerah dengan biaya mandiri atau sumber pendanaan lainnya yang sah," tulis Surat Edaran seperti dikutip pada Kamis (6/1/2022).

Aturan kebijakan karantina pejabat ini sebelumnya menuai kontroversi. Ada pemberian dispensasi yang membuat pejabat pemerintah bisa melakukan karantina mandiri di rumah usai kembali dari luar negeri.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi kritikan agar tidak ada lagi dispensasi karantina bagi yang baru kembali dari luar negeri.



Simak Video "Jawaban Satgas soal Hanya Eselon I ke Atas yang Dapat Diskresi Karantina"
[Gambas:Video 20detik]
(fds/kna)