Kamis, 10 Mar 2022 10:33 WIB

Komentar WHO soal RI Cabut Syarat Perjalanan Antigen-PCR

Nafilah Sri Sagita K - detikHealth
Penumpang turun dari gerbong KRL Commuter Line di Stasiun Manggarai, Jakarta, Kamis (1/7/2021). Pemerintah akan menerapkan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali mulai 3 Juli mendatang, salah satunya membatasi penumpang transportasi umum maksimal 70 persen dari kapasitas serta pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh harus menunjukkan kartu vaksin dan PCR H-2 untuk pesawat serta antigen (H-1) untuk moda trasnportasi jarak jauh lainnya. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww. Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Jakarta -

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) ikut buka suara soal kebijakan syarat perjalanan yang diperlonggar di Indonesia. Tes antigen COVID-19 PCR dan antigen tak lagi wajib di semua moda transportasi, asalkan sudah divaksinasi COVID-19 lengkap dan booster.

Hal ini memicu kekhawatiran kasus COVID-19 kembali melonjak. Menurut Endang Wulandari dari WHO Indonesia, pelaku perjalanan yang sudah divaksinasi sebenarnya tidak terhindar dari risiko penularan, tetapi menurunkan risiko bergejala berat akibat COVID-19 hingga kematian.

"Jadi kita lihat untuk status vaksin lengkap ini, dari studi-studi yang sudah kita lakukan sekarang itu menurunkan risiko keparahan kasus yang lebih dominannya, jadi risiko transmisi-nya itu belum terlalu melihat menurunkan risiko transmisi kasus tersebut," terang Endang dalam agenda daring Kamis (10/3/2022).

Selain itu, menurutnya upaya pencegahan risiko COVID-19 tidak hanya didasari satu hal saja. Perlu juga ada kedisiplinan protokol kesehatan untuk meminimalisir kembali peningkatan kasus COVID-19.

"Tetapi untuk transmisi tadi yang ditanyakan, apakah penumpang keluar kota dengan status vaksin lengkap itu dapat berisiko meningkatkan kembali kasus, tools upaya pencegahannya harus dilakukan secara berlapis," kata dia.

"Tidak hanya dengan satu tools saja begitu, jadi misalnya dengan menerapkan prokes, jadi walaupun mungkin di Indonesia sudah ada kebijakan untuk pelonggaran penumpang yang tidak mewajibkan antigen, tetapi tentunya orang-orang tersebut harus juga melakukan prokes," sambung Endang.

Terkait testing COVID-19 disebutnya bisa lebih difokuskan pada kasus-kasus suspek atau orang yang dicurigai terpapar COVID-19 lantaran memiliki kontak erat atau bergejala.

"Sebenarnya untuk kasus yang diperiksa atau dites, itu memang lebih bagus lagi apabila kita melihat dari suspek kasus tersebut jadi bukan skrining secara global tapi lebih tertarget dengan suspek," beber dia.

"Sehingga kasus yang didapatkan bisa lebih spesifik, jadi menurut saya dengan adanya pelonggaran tersebut, kita bisa menyikapinya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang dilakukan oleh semua pelaku perjalan di dalam negeri tersebut," pungkasnya.

Saksikan juga d'Mentor: Jangan Kapok Investasi

[Gambas:Video 20detik]



(naf/fds)