Respons IDI Diminta Jelaskan Tudingan Unhas Ditekan Luluskan Disertasi Terawan

ADVERTISEMENT

Respons IDI Diminta Jelaskan Tudingan Unhas Ditekan Luluskan Disertasi Terawan

Nafilah Sri Sagita K - detikHealth
Senin, 11 Apr 2022 06:30 WIB
SBY dan Prabowo hadiri pemberian gelar profesor kehormatan ke Terawan (Foto: ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYA)
Foto: SBY dan Prabowo hadiri pemberian gelar profesor kehormatan ke Terawan (Foto: ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYA)
Jakarta -

Universitas Hasanuddin sebelumnya meminta penjelasan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia terkait dugaan tekanan meloloskan disertasi metode 'cuci otak' mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

"Terkait hal ini, kita justru mengharapkan penjelasan dari MKEK IDI," kata Humas Unhas Ishak Rahman.

Dugaan tekanan ini diungkap Prof Rianto Setiabudi, senior di MKEK IDI tersebut meyakini Unhas sebenarnya mengetahui kelemahan disertasi Terawan.

"Jadi kita mungkin akan bertanya mengapa para ilmuwan yang menjadi pembimbing beliau itu diam saja, saya dalam hal ini mengatakan hormat saya setinggi-tingginya di Unhas ," kata Prof Rianto di rapat Komisi IX DPR RI, pekan lalu.

"Karena mereka sebetulnya tahu sejak semula weakness ini cuma mereka terpaksa mengiyakannya karena ada konon tekanan eksternal yang saya sama sekali juga tidak tahu bentuknya apa," sambung dia.

Apa Respons IDI?

Ketua Bidang Hukum Pembelaan dan Pembinaan Anggota (BHP2A) IDI Beni Satria menekankan IDI tak bakal ikut serta membahas disertasi metode 'cuci otak' Terawan, melainkan fokus dalam pelanggaran etik.

"Terkait permintaan DPR agar membahas ini, menurut kami ini ranah akademik. IDI hanya dalam rangka penegakan etik atas pelanggaran etik yang dilakukan sesuai kode etik kedokteran dengan pembuktian keterangan ahli dan bukti studi ilmiah," kata Beni, dikutip dari CNNIndonesia.

Dirinya mengaku belum mendapat informasi lebih lanjut terkait dugaan adanya tekanan pada Unhas saat meluluskan Terawan dalam disertasi metode 'cuci otak'.

"MKEK tidak bergabung dan mencampuri atau mengintervensi ranah akademik. Hanya saja dalam rangka penegakkan etik, membutuhkan bukti keterangan para akademisi dan juga jurnal ilmiah dari institusi pendidikan. Bukti keterangan ahli dan jurnal ilmiah tersebut lah yang menjadi dasar putusan MKEK," lanjutnya.

[Gambas:Video 20detik]



(naf/up)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT