ADVERTISEMENT

Kamis, 09 Jun 2022 12:01 WIB

Pemerhati Desak Revisi UU Kedokteran, Soroti IDI sebagai Organisasi Tunggal

Nafilah Sri Sagita K - detikHealth
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menunda pemecatan Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Dr dr Terawan Agus Putranto, SpRad yang terkenal dengan terapi cuci otak. IDI akan memeriksa dr Terawan terlebih dahulu. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum PB IDI, Prof dr Ilham Oetama Marsis SpOG, di Sekretariat PB IDI, Jl Sam Ratulangi, Jakarta, Senin (9/4/2018). Pemerhati kedokteran usul revisi UU Kedokteran No 29 Tahun 2004. (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Sekretaris Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan Judilherry Justam mengusulkan revisi Undang Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Ia menilai, dicantumkannya Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam UU, sebagai satu-satunya organisasi profesi dokter merupakan hal tidak lazim.

"Kami perlu menyampaikan bahwa kami tidak ada hubungannya dengan masalah dokter Terawan dan juga dengan organisasi PDSI, karena kami telah prihatin resah dengan keberadaan UU Praktik Kedokteran sejak tahun 2013," terang Judilherry dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (9/6/2022).

"Yang kami resahkan mengenai wewenang organisasi IDI menurut uu No 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, pertama IDI ditentukan sebagai satu-satunya organisasi profesi untuk dokter, ini adalah hal yang tidak lazim, organisasi swasta disebutkan secara eksplisit di UU," sambung dia.

Ia juga mempersoalkan kolegium yang hanya bisa dibentuk oleh Ikatan Dokter Indonesia dalam institusi pendidikan, membuat posisinya tidak independen. Judilherry menuding ada semacam monopoli dari hulu ke hilir sehingga seluruh kewenangan termasuk rekomendasi izin praktik hanya bisa diberikan IDI.

"Sertifikat kompetensi, kemudian izin praktik, ini semacam posisi monopoli dari hulu sampai ke hilir, padahal dari UU nakes yang lain, sama sekali tidak disebutkan nama kode profesi, misalnya hanya wadah dari bidan, hanya wadah dari perawat," tegasnya.

"Akibatnya setiap dokter harus menjadi anggota IDI terlebih dulu dan tidak ada pilihan lain," sambung dia.

Lebih lanjut, Judilherry menuding ada penyalahgunaan wewenang rekomendasi izin praktik yang dilakukan IDI. Hal ini menurutnya juga berdampak pada kurangnya dokter yang berpraktik di Indonesia.

"Untuk mendapat izin praktik harus ada surat rekomendasi, nah ternyata suka disalahgunakan. Sebagai contoh, kami mendapat laporan seorang dokter kebidanan ingin praktik di Jakarta, baru lulus, tapi oleh perhimpunan kebidanan tidak disetujui karena sudah kebanyakan dokter, ada 900 dokter kebidanan, jadi terlalu banyak. Tetapi IDI memberi izin karena yg berwenang adalah IDI," sambungnya.

"Ada juga di Medan diberikan rekomendasi oleh perhimpunan penyakit dalam tapi ditolak oleh IDI setempat. Nah hal ini menyebabkan ada masalah dalam penyebaran dokter praktik," lanjutnya.

Karenanya, ia mengusulkan untuk menghilangkan rekomendasi izin praktik yang hanya bisa dikeluarkan IDI. "Saya ingin tambahkan, tidak ada di dunia di mana organisasi dokter memberikan rekomendasi untuk izin praktik, itu tidak ada. Cuma di Indonesia, dan nggak perlu disebut nama IDI dalam UU," pungkas dia.



Simak Video "Dorong Usulan Revisi UU Kedokteran, Legislator PDIP: IDI Terlalu Powerful"
[Gambas:Video 20detik]
(naf/up)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT