.webp)
Sekelompok dokter yang tergabung dalam Forum Dokter Susah Praktik (FDSP) menyuarakan diperlukannya pengupahan bagi calon dokter spesialis atau residen. Ditegaskan, hal ini bertujuan menciptakan lingkungan persaingan yang ketat dan optimalisasi layanan untuk pasien.
"Program residensi perlunya digaji dari keuntungan rumah sakit supaya terjadi sistem tatanan persaingan yang sehat dan pelaksanaan terhadap pasien yang baik," beber salah satu perwakilan FDSP, dr Anthony, dalam siaran langsung pertemuan Komisi IX DPR RI dengan Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) dan FDSP, Senin (20/6/2022).
Ia menegaskan, pemberian upah tersebut juga bertujuan mencegah eksploitasi terhadap residen. Menurutnya, pemberian upah bagi residen adalah bagian dari Hak Asasi Manusia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tentunya ini sangat kompleks karena keterikatan dengan BPJS dan pendanaan dari pasien sendiri, kemudian standar pendapatan yang jelas perlu diatur oleh pemerintah. Setiap orang perlu mendapatkan penghasilan. Itu bagian dari HAM, bukan dieksploitasi terus 'uang orangtua'," beber dr Anthony.
Lebih lanjut dr Anthony memaparkan, jam kerja semasa residensi perlu diatur secara jelas demi memaksimalkan pelayanan terhadap pasien di rumah sakit. Untuk menindaklanjuti oknum pelaku eksploitasi, diperlukan wadah khusus yang mengurusi sanksi atas kasus penyalahgunaan wewenang.
"Kemudian jam kerja saat residensi harus diatur jelas supaya penanganan terhadap pasien itu optimal dan maksimal," beber dr Anthony.
"Setiap orang perlu mendapatkan waktu istirahat dan harus ada sanksi bila oknum yang melakukan eksploitasi sesama kolega. Harus ada organisasi, wadah, yang berfungsi baik bila terjadi penyimpangan dalam lapangan," pungkasnya.
NEXT: Apa itu Forum Dokter Susah Praktik?
Sebagai informasi, FDSP diperkenalkan sebagai forum yang menyuarakan keresahan dan aspirasi dokter. Koordinator FDSP, dr Yenni Tan, MARS, menyebut forum ini dibuat secara spontan, berangkat dari banyaknya dokter yang takut bersuara lantaran takut dipecat Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
"Jadi ini bukan organisasi yah, kita forum spontan baru terbentuk untuk menyuarakan keresahan aspirasi dokter-dokter yang STR-nya mati tapi dipersulit, dan diaspora (dokter lulusan luar negeri/dri luar negeri) yang dipersulit buat adaptasi," ujar dr Yenni saat ditemui detikcom, Senin (20/6).
"Jadi yang diperjuangkan jangan persulit izin praktik dokter yang STR mati, dan dokter diaspora yang ke dalam negeri. Jangan ada organisasi monopolis, sudah kemenkes atau pemerintah saja yg bikin kebijakan," pungkasnya.
Simak Video "Video: IDAI Kasih Catatan soal Kebijakan Tunjangan Dokter di Daerah 3T"
[Gambas:Video 20detik]
(vyp/naf)
