.webp)
Forum Dokter Susah Praktik (FDSP) menuding Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mempersulit perizinan dokter-dokter lulusan luar negeri. Mereka juga menyinggung kultur feodalisme yang memicu eksploitasi para calon dokter spesialis.
Ketua Umum PB IDI dr Adib Khumaidi, SpOP menanggapi tudingan ini, menegaskan justru sejak 2017 organisasi yang dipimpinnya konsisten berjuang agar pengurusan izin bisa diperbudah. Di antaranya tertuang dalam Permenkes Nomor 14/2022.
"Ini perlu saya sampaikan, saya dari 2017, sudah berkomunikasi dengan komunitas dokter Indonesia lulusan luar negeri. Kami sudah mendorong melalu konsil kedokteran untuk mempermudah," tegas dr Adib ditemui di Jakarta Pusat, Selasa (21/6/2022).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selama ini, menurut dr Adib, rumitnya mengurus izin praktik untuk dokter lulusan luar negeri adalah pada fase penyetaraan ijazah. Namun advokasi terkait masalah tersebut sudah dilakukan dan tertuang dalam Kemenkes, hanya saja belum tersosialisasikan dengan baik.
"Problem di dalam dokter lulusan luar negeri itu, ini yang harus jangan bilang karena kesulitan ini saja, kesulitan di mana? Ada fase di dalam dokter lulusan luar negeri. Fase penyetaraan ijazah luar negeri. Di situ yang problem paling lama. Siapa yang punya kewenangan penyetaraan itu? Kementerian Pendidikan. Bukan Ikatan Dokter Indonesia," terang dr Adib.
NEXT: IDI jawab tudingan soal eksploitasi calon dokter spesialis.
Dalam audiensi dengan Komisi IX DPR RI, Senin (20/6/2022), perwakilan FDSP dr Anthony menuding ada eksploitasi pada residen atau calon dokter spesialis. Selain tidak digaji, jam kerjanya dinilai tidak sebanding dengan waktu istirahat sehingga berdampak pada pelayanan untuk pasien.
Terkait hal ini, dr Adib juga menyinggung upaya advokasi yang telah dilakukan. Menurutnya, pemberian upah untuk residen sudah diperjuangkan sejak 2013, dan hasilnya akan ada renumerasi untuk residen.
"Itu sudah. Itu proses advokasi yang panjang dan Insyaallah akan direalisasikan dalam waktu dekat," sambungnya.
