FDSP Keluhkan Eksploitasi Calon Dokter Spesialis, IDI Beberkan Kondisinya

Menanggapi salah satu keluhan Forum Dokter Susah Praktik (FDSP) terkait calon dokter spesialis di rumah sakit atau residen serharusnya digaji, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) membuka suara. IDI menegaskan, pihaknya telah mengupayakan pemberian upah untuk residen sejak 2013. Hasil upayanya pun agar direalisasikan dalam waktu dekat, yakni dengan pemberian remunerasi bagi residen.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar IDI (PB IDI) dr Adib Khumaidi. Menurutnya, kendala pengupahan bagi residen sudah IDI sampaikan kepada Menteri Kesehatan RI. Hasilnya, dokter residen akan diberikan remunerasi.

"Itu (pemberian upah untuk residen) sudah kita usulkan dari tahun 2013. Kewenangan ada di pemerintah. Itu Pak Menteri (Menkes) sudah menyampaikan yang sekarang, bahwa dia akan memberikan remunerasi juga untuk residen," ujar dr Adib saat ditemui detikcom di Jakarta Pusat, Selasa (21/6/2022).

"Itu sudah. Itu proses advokasi yang panjang dan Insyaallah akan direalisasikan dalam waktu dekat," sambungnya.

Lebih lanjut menurut dr Adib, upaya untuk para residen di rumah sakit bisa beroleh upah sebagaimana yang diperjuangkan oleh FDSP sebenarnya sudah lama dilaksanakan oleh IDI.

"Tapi perjuangan kita sudah lama. Dari 2013 kita sudah sounding untuk itu dan bukti-bukti kuat untuk advokasi sudah ada. Jadi kalau ada yang sekarang ingin memperjuangkan, sebetulnya itu sudah perjuangan dari kita sudah lama," pungkas dr Adib.

Dalam pertemuan dengan Komisi IX DPR RI dengan Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) kemarin, Senin (20/6), FDSP mengeluhkan dokter-dokter residen di rumah sakit tidak beroleh upah. Salah satu perwakilan FDSP, dr Anthony, menegaskan pengupahan bagi residen bertujuan menciptakan lingkungan persaingan yang sehat dan optimalisasi layanan untuk pasien.

"Kemudian jam kerja saat residensi harus diatur jelas supaya penanganan terhadap pasien itu optimal dan maksimal," ungkap dr Anthony.

"Setiap orang perlu mendapatkan waktu istirahat dan harus ada sanksi bila oknum yang melakukan eksploitasi sesama kolega. Harus ada organisasi, wadah, yang berfungsi baik bila terjadi penyimpangan dalam lapangan," imbuhnya.