Rabu, 22 Jun 2022 14:05 WIB

Cuti Melahirkan Idealnya 6 Bulan, BKKBN Sarankan Ini Jika Susah Dipenuhi

Mochammad Fajar Nur - detikHealth
Ilustrasi ibu hamil Foto: Getty Images/iStockphoto/Mykola Sosiukin
Jakarta -

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) sedang dibahas DPR RI untuk diresmikan menjadi undang-undang. Aturan cuti melahirkan yang saat ini cuma 3 bulan, diusulkan dalam RUU KIA menjadi 6 bulan. Selain itu, Besaran gaji 3 bulan pertama wajib diberikan 100 persen, dan 3 bulan berikutnya dibolehkan hanya 75 persen.

Oleh beberapa pihak, aturan ini dinilai mampu memunculkan peluang penyerapan tenaga kerja wanita jadi berkurang. Selain itu, kekhawatiran juga muncul apabila pihak perusahaan justru melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada pekerja wanita yang akan melahirkan agar terhindar dari kerugian membayar gaji di masa cuti.

Mengomentari polemik ini, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo, SpOG menyatakan memang perlu adanya kajian dalam mempertimbangkan besaran gaji yang harus diberikan saat cuti melahirkan. Namun dirinya menegaskan durasi cuti melahirkan 6 bulan sudah sesuai dengan kondisi biologis.

"Memang ada kemungkinan peluang itu, jadi biar perusahaan nggak rugi memang perlu kajian. Cuma yang harus dipertimbangkan cuma dalam soal gaji penuh atau tidak penuh. Memang dalam aspek ekonomi perlu dikaji," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (21/6/2022).

"Tapi saya sarankan pertimbangan biologis bukan hanya ekonomis, 6 bulan waktu ideal untuk cuti melahirkan," sambungnya.

Menurut Hasto jika perusahaan ragu memberikan cuti melahirkan selama 6 bulan penuh, dirinya mengusulkan untuk agar perusahaan memberikan kebijakan Work From Home (WFH) 6 bulan penuh setelah melahirkan.

"Jadi misal 3 bulan cuti, nanti sisanya 6 bulan WFH. ASI eksklusif juga bisa dijamin 6 bulan sukses kalau seandainya istri itu WFH. Mungkin cutinya nggak 6 bulan, tapi sisanya WFH 6 bulan, jadi perlu dikaji juga," ujarnya.

"Perusahaan perlu mempertimbangkan jarak kehamilan, jarak melahirkan, jadi ini bisa masuk ketentuan yang perlu diperhatikan agar dipersiapkan," sambungnya.

Hasto menyarankan perusahaan untuk juga menimbang dari sisi biologis dan medis dalam kebijakan cuti 6 bulan. Menurutnya dalam jangka panjang jika ibu dan anak sehat justru memberikan bonus demografi yang maksimal bagi pertumbuhan sektor ekonomi di masa depan.



Simak Video "Strategi Menkes Budi Tekan Angka Kematian Pada Ibu Melahirkan"
[Gambas:Video 20detik]
(mfn/up)