ADVERTISEMENT

Selasa, 28 Jun 2022 08:00 WIB

MUI Keluarkan Fatwa Haram, Dinkes Depok Stop Penyuntikan Vaksin Covovax

Razdkanya Ramadhanty - detikHealth
Vaksinasi COVID-19 dosis ketiga terus diberikan kepada masyarakat. Diketahui, nyaris 12 juta warga sudah menerima vaksin booster. MUI keluarkan fatwa haram, Dinkes Depok stop penyuntikan vaksin Covovax (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Jawa Barat, menghentikan sementara penggunaan vaksin COVID-19 merek Covovax. Hal ini dilakukan setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan caksin Covovaxmirnaty produksi Serum Institute of India Pvtharam haram digunakan.

Kepala Dinkes Kota Depok Mary Liziawati mengatakan, penghentian penggunaan vaksin Covovax berdasarkan arahan Wali Kota Depok Mohammad Idris. Pihaknya akan menunggu kebijakan dari Kementerian Kesehatan dan Dinkes Provinsi Jawa Barat untuk keputusan lebih lanjut.

"Arahan Bapak Wali Kota, Mohammad Idris, penggunaan vaksin jenis Covovax dihentikan sementara," kata Mary Liziawati dikutip situs resmi Kota Depok, Selasa (28/6/2022).

Lebih lanjut Marry menjelaskan, masyarakat masih bisa menggunakan vaksin COVID-19 dengan merek lain seperti Sinovac, Pfizer atau Sinopharm. Pelaksanaan pemberian vaksin juga akan terus dilanjutkan.

"Vaksinasi Covid-19 masih kami lakukan menggunakan vaksin jenis Sinovac, Pfizer, dan Sinopharm," pungkasnya.

Sedikit informasi, MUI mengeluarkan fatwa mengenai vaksin COVID-19 merek Covovax yang hukumnya haram. Ketentuan tersebut tertuang dalam Fatwa Nomor 10 Tahun 2022 tentang Hukum Vaksin COVID-19.

Dikutip dari laman resmi MUI, penetapan hukum haram penggunaan vaksin Covovax karena pada tahap produksi ditemukan pemanfaatan enzim dari pankreas babi. Disamping itu, fatwa MUI yang dikeluarkan pada 7 Februari 2022 itu, juga menyertakan 6 rekomendasi:

  • Pemerintah harus memprioritaskan penggunaan vaksin COVID-19 yang halal semaksimal mungkin, khususnya untuk umat Islam.
  • Pemerintah perlu mengoptimalkan pengadaan vaksin COVID-19 yang bersertifikasi halal.
  • Pemerintah harus memastikan vaksin COVID-19 lain yang akan digunakan agar disertifikasi halal dalam kesempatan pertama guna mewujudkan komitmen pemerintah terhadap vaksinasi yang aman dan halal.
  • Pemerintah harus menjamin dan memastikan keamanan vaksin yang digunakan.
  • Pemerintah tidak boleh melakukan vaksinasi dengan vaksin yang berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan terpercaya, menimbulkan dampak yang membahayakan (dlarar).
  • Mengimbau kepada semua pihak untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak istighfar, istighosah, dan bermunajat kepada Allah SWT.


Simak Video "Inggris Jadi Negara Pertama yang Setujui Vaksin Khusus Omicron"
[Gambas:Video 20detik]
(any/fds)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT