Kata DPR Soal Fomepizole untuk Gagal Ginjal: Seperti Mau Jualan Obat Lagi Ini

Kata DPR Soal Fomepizole untuk Gagal Ginjal: Seperti Mau Jualan Obat Lagi Ini

Nafilah Sri Sagita K - detikHealth
Rabu, 02 Nov 2022 16:23 WIB
Jakarta -

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Nasdem Irma Chaniago menyebut menuding Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) kecolongan. Ia juga menilai komunikasi BPOM dan Kementerian Kesehatan RI tak berjalan baik.

Irma kemudian mempertanyakan mengapa cemaran EG dan DEH yang sudah terdapat dalam pelarut sejak dulu, baru menimbulkan efek berbahaya saat ini hingga menewaskan lebih dari 150 anak, didominasi usia 0-5 tahun.

"Etilen glikol dan dietilen glikol sejak dahulu digunakan namun kenapa baru sekarang menimbulkan efek samping yang berbahaya," tanya dia, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (2/11/2022).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia juga kemudian menyoroti pengakuan Kepala BPOM RI Penny K Lukito terkait alasan pelarut polietilen dan propilen glikol tak bisa diawasi lantaran masuk ke Indonesia dalam kategori bahan non pharmaceutical grade.

ADVERTISEMENT

"Impor EG dan DEG dilakukan oleh Mendag menurut BPOM. Sementara komponen bahan kimia ini juga digunakan untuk farmasi. Kan seharusnya Kemendag dan BPOM dan Kemnkes berkoordinasi," sambungnya.

Irma juga menuding pemerintah memiliki maksud tertentu di balik obat pasien gagal ginjal akut yang dengan cepat sudah tersedia. Menurutnya, hal semacam itu memberikan pertanyaan lain terkait permainan politik soal obat.

"Ini kan menimbulkan pertanyaan publik, ini seperti mau jualan obat lagi ini. Yang gini-gini jangan lah ya, kasihan presiden kita, di tahun politik sudah dipuji di mana-mana, tapi pembantu-pembantunya tidak menjaga nama baik presiden," pungkas dia.

Seperti diketahui, obat fomepizole yang diberikan pemerintah bukan merupakan obat baru. Obat tersebut sudah tersedia di berbagai negara dengan manfaat menetralisir etilen glikol dan dietilen glikol.

Pemerintah juga memberikan obat tersebut secara gratis dan sudah tersebar di 17 RS.

Dalam kesempatan serupa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga membantah hal tersebut. "AKI ini bukan penyakit baru, sudah pernah terjadi tapi memang belakangan mulai banyak," sebut dia.

Halaman 2 dari 2
(naf/up)

Berita Terkait