Forum Dokter Susah Praktik Dukung UU Kedokteran Direvisi, Begini Alasannya

ADVERTISEMENT

Forum Dokter Susah Praktik Dukung UU Kedokteran Direvisi, Begini Alasannya

Vidya Pinandhita - detikHealth
Senin, 28 Nov 2022 13:31 WIB
Ilustrasi dokter atau rumah sakit
Ilustrasi forum dokter susah praktik. (Foto: Getty Images/iStockphoto/Andrei Vasilev)
Jakarta -

Terkait RUU Kesehatan Omnibus Law yang kini masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023, dokter-dokter di Indonesia bak terbelah bagi dua, yakni kubu setuju dan kubu menolak. Hari ini, aksi damai digelar di depan gedung DPR RI, menyuarakan penolakan terhadap pelemahan profesi kesehatan dan penghilangan peran organisasi profesi.

Di sisi lain, dukungan untuk merevisi UU Kesehatan juga muncul, antara lain dari Forum Dokter Susah Praktik (FDSP). Koordinator FDSP, dr Yenni Tan, MARS, menjelaskan pihaknya kini ada pada posisi mendukung RUU Kesehatan Omnibus Law. Ia menyoroti, UU 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang sudah lama tak kunjung direvisi. Terlebih di dalamnya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dipahami sebagai organisasi profesi (OP) tunggal yang sekaligus merangkap sebagai anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

"Karena tiap dokter yang mau praktek diharuskan jadi anggota OP tunggal ini. Adanya OP tunggal merangkap anggota KKI, bagaimana bisa berjalan baik fungsi pengawasan oleh KKI," beber dr Yenni kepada detikcom, Senin (29/11/2022).

"Untuk dapat SIP harus dapat rekomendasi IDI, ini bisa jadi pembatasan jumlah dokter di suatu wilayah. Terutama dokter spesialis," sambungnya.

Dalam paparannya yang ditunjukkan oleh dr Yenni tertulis, kekuatan monopolistik organisasi profesi di sektor pelayanan medik bisa mempengaruhi Kolegium. Sementara, setiap dokter yang ingin berpraktik harus menjadi anggota IDI terlebih dahulu.

Kemudian, KKI tidak membuat standar untuk memantau kualitas program Continuous Professional Development (CPD) yang diselenggarakan oleh IDI. IDI sebagai pihak yang seharusnya diawasi, menjadi sulit diawasi oleh KKI.

"Harapan kami FDSP lokal dan diaspora untuk RDPU baleg dengan pemerintah sebelum Desember 2022 berjalan baik, lancar dan sejuk," pungkas dr Yenni.



Simak Video "Menkes Budi Beberkan Adanya 'Abuse of Power' Terkait Izin Praktik Dokter"
[Gambas:Video 20detik]
(vyp/up)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT