Gaduh RUU Kesehatan, M Nuh Singgung Pengaruhnya ke Layanan Dokter

ADVERTISEMENT

Gaduh RUU Kesehatan, M Nuh Singgung Pengaruhnya ke Layanan Dokter

Nafilah Sri Sagita K - detikHealth
Senin, 28 Nov 2022 15:51 WIB
Prof M. Nuh (Ketua Dewan Pers) 
Komisaris Utama Bank Mega Syariah
Prof M Nuh buka suara soal RUU Kesehatan. (Foto: Iswahyudi (20detik)
Jakarta -

Gaduh RUU Kesehatan Omnibus Law masuk prolegnas prioritas 2023, pendapat para dokter terbelah. Ada yang di antaranya setuju dengan perubahan tersebut, sebagian lainnya menolak.

Menurut Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya (YARSIS) Prof Muhammad Nuh, respons yang tepat menanggapi RUU Kesehatan bukan dengan langsung menolak maupun menerima. Jalan tengahnya, mencari titik tengah melalui diskusi.

"Semua stakeholder ini harus ngumpul bersama-sama merumuskan sesuatu yang baru, yang harus kita berikan layanan kesehatan, bukan saling mempertahankan, tapi ayok sama-sama kita ngumpul, apa sih yang terbaik buat layanan kesehatan kita biar lebih 'joss'," tuturnya saat dihubungi detikcom Minggu (27/11/2022).

Meski begitu, Prof Nuh menilai perubahan perundang-undangan tampaknya memang dibutuhkan setelah puluhan tahun nihil transformasi. Di tengah 'krisis' jumlah tenaga kesehatan, perlu pemangkasan teknis regulasi soal izin praktik agar dibuat sesimpel mungkin.

"Bisa jadi aturan (sekarang) ini cocok untuk 20-30 tahun yang lalu, tapi kan sekarang zaman terus berubah," lanjut mantan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia periode 2009-2014.

Ia mencontohkan salah satu hal yang kemudian diprotes para organisasi profesi adalah berlakunya surat izin praktik seumur hidup dalam RUU Kesehatan Omnibus Law. Hal ini dikhawatirkan menurunkan kualitas pelayanan dokter yang disebut bisa merugikan pasien.

Padahal, menurut Prof Nuh, kualitas dokter tetap bisa dipantau organisasi profesi di tengah munculnya RUU Kesehatan. Misalnya, pembaruan STR meskipun tidak lagi wajib lima tahun sekali bagi seluruh dokter, nakes yang memiliki track record 'hitam' tetap perlu diberi catatan.

Track record kedisiplinan dan kualitas dokter nantinya bisa dipantau melalui kegiatan di pelayanan kesehatan yakni saat para nakes bekerja di RS. Artinya, aturan STR seumur hidup dikecualikan bagi mereka yang 'bermasalah'.

"Mekanismenya dirubah, dicari mekanisme baru, kalau selama ini semuanya harus mendaftar ulang, bisa jadi regulasi baru yang mendaftar ulang itu yang bermasalah, pendaftarannya dibuat sesimpel mungkin, dilengkapi instrumen yg bisa mendeteksi kasus-kasus perjalanan," beber dia.

"Ada nggak kasus digital sistemnya itu, justru karena membantu meringankan, perilaku dari dokter dari layanan kesehatan itu termonitor, dia kan kerja dari RS, RS memonitor setiap saat, recordingnya bisa diberikan kepada IDI lah sebagai pusatnya, maka ini otomatis perpanjangannya," pungkasnya.



Simak Video "Menkes Budi Beberkan Adanya 'Abuse of Power' Terkait Izin Praktik Dokter"
[Gambas:Video 20detik]
(naf/up)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT