Peningkatan Jumlah Dokter Spesialis Butuh Dukungan Regulasi Pemerintah

ADVERTISEMENT

Peningkatan Jumlah Dokter Spesialis Butuh Dukungan Regulasi Pemerintah

Yudistira Perdana Imandiar - detikHealth
Rabu, 30 Nov 2022 16:30 WIB
Getty Images/iStockphoto/Andrei Vasilev
Foto: Getty Images/iStockphoto/Andrei Vasilev
Jakarta -

Indonesia masih kekurangan dokter spesialis. Hal ini berimbas pada tidak maksimalnya penanganan pasien di fasilitas kesehatan hingga berakibat fatal, serta akses kesehatan yang tidak merata.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kepulauan Riau dr. Rusdani mengatakan keberadaan dokter spesialis di setiap daerah sangat penting bagi Indonesia. Sebab, dengan wilayah RI sangat luas dan banyak pulau akan sulit bagi masyarakat di daerah terpencil jika tidak ada dokter spesialis di dekat wilayahnya.

Rusdani menyampaikan ada berbagai tantangan dalam upaya mencetak dokter-dokter spesialis, antara lain kurangnya sarana dan prasarana medis, serta minimnya perlindungan bagi dokter spesialis yang bertugas di daerah terpencil.

"Dan juga sangat tidak jelas tunjangan di daerah terpencil, tidak memadai di samping itu ruang pendidikan lebih lanjut juga sangat sulit. Kadang kadang pembayaran jasa medis juga terhambat, termasuk transportasi perumahan, dan banyak faktor lain yang banyak jadi keluhan dokter spesialis daerah," jelas Rusdani dalam acara Forum Komunikasi IDI yang digelar secara virtual, baru-baru ini.

Ia menambahkan produksi dokter spesialis Indonesia masih berjalan sangat lamban. Rusdani menyebut dengan kondisi saat ini, butuh waktu 20-30 tahun bagi Indonesia untuk mencukupi kebutuhan dokter spesialis.

"Di sini sangat diperlukan ya komitmen pemerintah setempat dan juga regulasi sehingga kita berharap dokter spesialis bisa nyaman menjalankan profesi di daerah," ungkap Rusdani.

"Upaya menghimpun dokter spesialis dari luar negeri juga merupakan langkah alternatif yang baik namun masih jauh dari harapan yang ideal memenuhi kebutuhan dokter spesialis," lanjutnya.

Rusdani lantas menyinggung soal langkah transformasi kesehatan yang diinisiasi Kementerian Kesehatan RI. Menurutnya, hal ini dapat membenahi kekurangan dalam mencetak SDM dokter spesialis di Indonesia.

"Menteri Kesehatan dalam hal ini sudah pernah mengeluarkan konsep transformasi sistem kesehatan. Di mana subsistem SDM kesehatan dokter spesialis diusung dan diatur secara sistematis. Ada tiga isu utama yang dikedepankan Menkes, (yaitu jumlah dokter spesialis), mutu dokter spesialis, dan distribusi (dokter spesialis) yang merata, ini yang masih bermasalah," papar Rusdani.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan sistem kesehatan nasional mesti diperbaiki secara menyeluruh. Ia menggarisbawahi dalam penyusunan aturan melalui undang-undang, pemerintah mengedepankan kebaikan masyarakat.

"Posisi pemerintah landasannya dua aja setiap kali kita mau melakukan sesuatu. Nomor satu apa yang mau kita lakukan harus meningkatkan kualitas dan layanan kesehatan buat masyarakat. Baiknya harus ke masyarakat, bukan baik ke menterinya, bukan baik ke partainya bukan baik ke organisasi profesi, bukan baik untuk kolegium bukan baik untuk individu, industri, konglomerat, bukan," tegas Budi Gunadi.

Dalam menyusun aturan dalam RUU Kesehatan, Menkes menyatakan pemerintah mempertimbangkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Pengambilan keputusan, kata dia, akan dilakukan dengan sangat objektif dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat umum, bukan golongan tertentu saja.

"Jadi kalau nanti dalam diskusi yang idenya lebih baik dari masyarakat idenya dari DPR itu yang kita ambil, kalau ternyata idenya yang lebih baik dari masyarakat idenya IDI itu yang kita ambil. Kalau "Ternyata diskusinya yang lebih baik dari kolegium atau dari KKI (Konsil Kesehatan Indonesia) yang itu kita ambil dari KKI. Tapi yang kita pilih diskusinya mana yang lebih baik untuk masyarakat," jelas Budi Gunadi.

Ia pun menegaskan RUU Kesehatan juga bakal mendukung upaya pemenuhan dokter spesialis. Menurut Menkes, saat ini pemerintah memiliki hambatan dalam menstimulasi produksi dokter spesialis, lantaran terbentur regulasi.

Budi Gunadi mencontohkan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan, saat ini tidak memiliki kuasa untuk membuka program studi dokter spesialis di universitas. Menurutnya, kuasa seperti itu harusnya ada di pihak pemerintah, sehingga program-program prioritas dapat terlaksana dengan baik.

Harusnya hal hal seperti itu wajar kalau itu ada di government. Government kan legitimasinya dipilih oleh ratusan juta masyarakat. Organisasi-organisasi lain dipilih 120 ribu anggota 500 ribu anggota. Tapi itu tidak 200 juta (masyarakat). Jadi biar gimana kan Bapak Presiden memiliki legitimasi untuk bisa mengendalikan," papar Budi Gunadi.

Budi lantas menjabarkan enam poin reformasi kesehatan yang dilakukan pemerintah. Pertama, reformasi layanan primer promotif dan preventif. Kedua, reformasi di rumah sakit. Ketiga, transformasi di sistem ketahanan kesehatan. Keempat, transformasi sistem pembiayaan kesehatan. Kelima, transformasi SDM. Keenam, transformasi teknologi kesehatan.

"Jadi ini enam transformasi sistem kesehatan nasional yang akan kita lakukan sampai dengan September 2024. Saya gak bisa melakukan ini sendiri, saya harus lakukan bersama teman-teman," ujar Budi Gunadi.



Simak Video "Dokter Spesialis Paru Bicara soal Viral Emak-emak Inhalasi Hidrogen"
[Gambas:Video 20detik]
(akn/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT