Omnibus Law Kesehatan Dorong Pemerataan Dokter di RI

ADVERTISEMENT

Omnibus Law Kesehatan Dorong Pemerataan Dokter di RI

Sukma Nur - detikHealth
Selasa, 29 Nov 2022 09:06 WIB
RDP Omnibus Law Kesehatan
Foto: Istimewa
Jakarta -

Dalam Rapat kerja pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan, Kementerian Kesehatan menyatakan telah berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem kesehatan. Hal itu dilakukan sebagai upaya memperbaiki sistem kesehatan di Indonesia yang dinilai masih memiliki berbagai polemik dan harus diatasi.

Pada transformasi kesehatan tersebut, Kemenkes mencanangkan akan melakukan 6 transformasi yang di antaranya adalah transformasi layanan primer yang mencakup edukasi penduduk, pencegahan primer dengan melakukan screening 14 penyakit penyebab kematian tertinggi, pencegahan sekunder, dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer.

Transformasi kedua yang dicanangkan adalah transformasi layanan rujukan. Ketiga adalah transformasi sistem ketahanan kesehatan. Keempat transformasi pembiayaan kesehatan. Kelima transformasi SDM kesehatan, dan keenam serta yang terakhir adalah transformasi teknologi kesehatan.

Salah satu yang menjadi sorotan dalam rancangan tersebut adalah masih kurangnya SDM kesehatan yang menyebabkan tidak meratanya tenaga kesehatan di Indonesia.

Disebutkan, rasio dokter dengan jumlah penduduk Indonesia masih belum sebanding. Sebab, saat ini rasio dokter di Indonesia adalah 0,42 dokter per 1000 populasi. Padahal WHO memberi syarat 1 dokter per 1.000 penduduk.

Selain itu, juga diketahui 5 persen puskesmas yang ada di Indonesia belum memiliki dokter, 52 persen puskesmas belum lengkap memiliki 9 tenaga kesehatan dasar, dan 41 persen RSUD kabupaten/kota belum terpenuhi dengan 7 jenis dokter spesialis. Hal ini menjadi dasar kenapa pada akhirnya pemerataan dokter di Indonesia harus dilakukan.

Saat ini, Indonesia juga membutuhkan dokter spesialis untuk memenuhi kebutuhan kesehatan. Cara mengatasinya bisa dengan meningkatkan kuota mahasiswa dan dosen pada perguruan tinggi.

Jika sebelumnya kuota mahasiswa dan dosen adalah 1:3, maka bisa dilakukan percepatan dokter spesialis dengan meningkatkan rasio menjadi 1:5. Skema ini bisa meningkatkan dokter spesialis, hanya saja, diperlukan regulasi yang tepat dan jelas.

Untuk memenuhi kebutuhan SDM terutama dokter, Kemenkes juga memiliki skema lain yang disebut dengan Academic Health System. Skema ini akan mengintegrasikan rumah sakit pendidikan, fakultas kedokteran, dan rumah sakit swasta lainnya. Dengan skema ini, juga diyakini para dokter bisa sekolah, melayani masyarakat, dan meningkatkan kuota pendidikan yang ada dan bisa terintegrasi.

Anggota Baleg DPR RI Sturman Panjaitan yang hadir dalam raker pembahasan RUU tersebut mengatakan untuk pemerataan tenaga kesehatan atau dokter memang diperlukan. Hal ini perlu adanya regulasi yang jelas mengingat banyak lulusan di luar negeri yang justru memilih untuk praktik di luar negeri.

"Ini saya dengar pengakuan seorang dokter lulusan luar negeri. Karena sulitnya masuk di Indonesia, akhirnya ia praktek di Singapura. Di Singapura ia spesialisasi sampai sub spesialisasi dibiayai rumah sakit dan Singapura," cerita Sturman.

Setelah itu, lanjutnya, dokter tersebut memilih praktek di Singapura dan mengobati orang-orang Indonesia yang berobat ke Singapura. Menurut Sturman, ini menjadi satu hal yang harus diatasi agar tidak terus terjadi,

"Ini suatu hal yang harus kita ubah. Mengapa teman-teman luar negeri itu sangat sulit?" tambah Sturman.

Ia menambahkan dokter yang sekolah di luar negeri ingin adanya kejelasan penempatan masa kerja dan tugas yang bukan hanya kepentingan birokrasi. Hal itu dinilai terlalu lama untuk menunggu.

"Jadi sama-sama berpikir jernih untuk masalah kesehatan ini, mari kita sama-sama duduk tanpa ada ego sektoral," kata Sturman.

Mengenai tidak meratanya dokter karena kesulitan akan praktek juga disampaikan oleh Anggota Baleg lainnya, Achmad yang mengatakan hal itu terjadi karena masih belum jelasnya standar praktek yang berlaku untuk dokter lulusan luar negeri.

"Berdasarkan pertumbuhan kami itu, mereka itu seolah-olah sulit kembali ke kita. Ini kenapa dengan tidak standarnya pengaturan mereka tentang praktek itu. Jadi mereka kembali ke Indonesia, sampai enam bulan mereka nganggur dan tidak ada standarnya," ujar Ahmad.

Sebagai salah satu solusi, Achmad mengatakan harus ada standar yang harus mereka penuhi, standar mereka menunggu, dan standar biaya pengurusan itu. Hal ini harus jelas agar tidak lagi dibanding-bandingkan dengan pendidikan dan praktek di luar negeri.

"Jadi kalo mereka tamat dari luar negeri itu, kalo misalnya mereka tamat dari Singapura ke Malaysia mereka tidak banyak tesnya, pokoknya terima. Jadi mungkin ini perlu aturan sehingga tidak menimbulkan image bahwa kita sekolah ke luar negeri kita sulit kembali ke Indonesia," tandas Achmad.



Simak Video "Berikut Kebiasaan yang Dapat Memicu Kanker"
[Gambas:Video 20detik]
(ega/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT