Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka-bukaan soal sederet keluhan pendidikan kedokteran sampai ke perizinan praktik. Mulai dari bullying hingga sulitnya menjadi dokter spesialis.
Menurutnya, persoalan tersebut yang membuat jumlah tenaga kesehatan Indonesia masih jauh dari kata ideal. Akibatnya, angka kematian tinggi. Misalnya, anak dengan penyakit jantung bawaan, 14 ribu tak tertolong lantaran kurangnya SDM dokter spesialis.
''Masalah bullying, ini aku mau share yang aku dengar, orang bilang oknum, tapi kalau aku tanya jujur ngeluh semua banyak sekali, kenapa sih harus dibully? Beliin apalah, sediain makanan, kadang nyiapin lapangan bola, beliin sepatu, wah segala macam,'' sebut Menkes dalam diskusi bersama dokter residen atau calon spesialis, Minggu (5/12/2022).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain bullying, biaya masuk PPDS juga menjadi kendala tersendatnya jumlah produksi dokter. Mereka juga tidak mendapatkan upah praktik lantaran berbasis universitas. Kenyataan sebaliknya malah ditemukan di luar negeri.
''Di seluruh negara dibayar loh dokter spesialis, kenapa di kita mesti bayar, karena kita university base, nggak banyak negara yang spesialisnya di university base, jadi orang ikut sekolah ya bayar, tapi pendekatan di luar negeri dokter spesialis itu ya hospital based, kerja di RS, jadi mereka dibayar,'' lanjut Menkes.
Tak berhenti di biaya, proses masuk PPDS disebutnya juga ruwet. Menkes Budi mengaku kerap mendapatkan banyak permintaan rekomendasi untuk dokter residen. Bukan tanpa sebab, kebanyakan dari mereka khawatir kalah saing dengan calon dokter spesialis anak profesor.
''Surat izin STR, SIP, itu banyak yang mengeluh ke saya, oh saya spesialis pak tapi mau masuk satu kota susah pak karena nggak dikasih rekomendasi sama yang di sana, aku sering denger tuh, kalau nggak dikasih rekomendasi, dikasihnya ke tempat lain,'' beber Menkes.
''Aku jujur sejak jadi menteri dapat banyak banget tuh dari spesialis, minta personal rekomendasi untuk masuk spesialis, kenapa sih, kenapa nggak tes saja? Aku suka tanya, karena ya buktinya aku terima banyak sekali. Aku tanya, bukannya ada ujian-ujian tinggal masuk? Kenapa nggak bisa masuk? Dijawab, saya kalah lah pak kalau rekomendasi sama anak profesor, thats what i heard,'' sambung dia.
Menkes juga mengusulkan surat izin seperti STR dan SIP kemudian diringkas menjadi satu surat izin dokter. Dievaluasi selama lima tahun ke depan, sehingga bisa memangkas biaya dan prosedur yang dilakukan jika hanya mengurus satu surat izin.
''Surat izin susah STR susah, kenapa STR sama SIP dibikin dua-duanya 5 tahun, kenapa nggak satu aja, digabung jadi surat izin dokter, lima tahun sekali,'' pungkas dia.
Simak Video "Video Guru Besar FKUI Tuding Menkes Bikin Distribusi Dokter Tak Merata"
[Gambas:Video 20detik]
(naf/up)











































