Yang Disorot Eks Petinggi WHO soal Gaduh Minim Dokter Spesialis di RI

Minimnya dokter spesialis di Indonesia membuka sejumlah polemik yang selama ini terjadi, termasuk salah satunya masih muncul 'senioritas' di daerah. Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) menyinggung hal ini berdampak pada proses mereka dalam mendapatkan surat izin praktik (SIP).

"Saya dapat laporan bahkan waktu saya ke Kuningan dan Karang Asem di Bali, itu spesialisnya jadi kaya ada senioritas gitu ya. Jadi pendatang baru seperti dipersulit. Ya tentunya kami kan hanya dapat cerita-cerita itu, tapi belum ada suatu pengaduan masyarakat. Tapi dari sisi ini, pembinaan tentunya penting bahwa pemerataan spesialis bukan dijadikan saingan tapi sebuah kerja sama," ucap Sekretaris KKI, dr Imran Agus Nurali, SpKO, dalam agenda Kamis (15/12/2022).

Mantan Dirjen Pengendalian Penyakit serta Mantan Kabalitbangkes Prof Tjandra Yoga Aditama menilai ada sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian dalam pemenuhan dokter spesialis di daerah. Satu hal yang disorot adalah menjamin kualitas tenaga kesehatan demi pelayanan terbaik untuk masyarakat umum.

Selain itu, perlu juga ada penunjang ketersediaan pelayanan di RS. Misalnya, laboratorium hingga radiologi yang memadai untuk pelayanan pasien di ICU. ''Ventilator dan lain-lain,'' kata Prof Tjandra melalui keterangan tertulis yang diterima detikcom Jumat (16/12).

''Semua jenis pelayanan kedokteran di rumah sakit, termasuk pelayanan dokter spesialistik, harus ditangani dengan manajemen rumah sakit yang baik, modern dan tertata baik,'' sambung mantan Direktur WHO Asia Tenggara.

Lebih lanjut, menurut dia, penempatan satu orang dokter untuk di daerah pelosok Indonesia tak akan maksimal, jika tidak dibarengi dengan ketersediaan tenaga terampil, hingga alat kedokteran. Sementara soal program pendidikan dokter spesialis yang diwacanakan menjadi berbasis rumah sakit hingga menuai pro kontra perlulah dibahas dan dicermati dengan segala pihak, demikian sebut Prof Tjandra.

Selain ribut-ribut minim dokter spesialis, Prof Tjandra menekankan agar nakes juga didorong untuk gencar di aspek promotif preventif, atau artinya menjaga masyarakat tetap sehat sehingga beban di RS tidak berat.

''Maka tenaga kesehatan di lapangan perlu menjadi prioritas penting pula, termasuk di antaranya tenaga sanitasi kesehatan, petugas gizi masyarakat, petugas penyuluh kesehatan, perawat kesehatan masyarakat. Hanya dengan penanganan menyeluruh maka program kesehatan di negara kita dapat memberi manfaat yang tepat bagi kesehatan bangsa,'' pungkas dia.