.webp)
BPJS Kesehatan buka-bukaan membandingkan ketersediaan obat di luar negeri versus di Indonesia untuk peserta jaminan kesehatan. Disinggungnya di Indonesia, jika masyarakat ingin mendapatkan obat yang lebih ampuh, diperlukan biaya lebih besar.
Kondisi tersebut diungkap oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof Ali Ghufron Mukti. Menurutnya, diperlukan peran dan mekanisme yang jelas dan tersimplifikasi untuk mencapai transparansi terkait penyelesaian kendala ketersediaan obat oleh faskes.
"Di luar negeri apakah di Australia, Inggris, Amerika itu selalu kalau peserta jaminan kesehatannya beli obat atau ingin dapat obat itu ada iur biaya. Rata-rata yang jelas kalau di Jepang untuk sekali ke rumah sakit bayar 30 persen, demikian juga di Korea," ungkapnya dalam Raker Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan, Senin (20/3/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Indonesia ini menarik. Jadi nggak ada kontribusi obat sehingga kadang-kadang rumah sakit menyampaikan 'ini dari BPJS seperti ini'. Terus ini obatnya kurang mujarab. Kalau mau mujarab tambah uang, akhirnya tambah uang," sambung prof Ghufron.
Padahal menurut Prof Ghufron, formularium terkait ketersediaan obat tersebut sudah dibuat sesuai anjuran para ahli yang seluruhnya ada di dalam penyusunan formularium tersebut.
(vyp/kna)
